KabarIndonesia.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah menjelang arus Mudik Lebaran 2026.
Mulai dari perbaikan jalan arteri yang rusak, potensi keterlambatan penerbangan di sejumlah bandara, hingga pengawasan terhadap angkutan ilegal termasuk menjadi faktor penting agar perjalanan mudik tahun ini berlangsung aman dan nyaman.
Pernyataan itu disampaikan Huda usai mengikuti Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Huda, perbaikan infrastruktur jalan, terutama jalur arteri, harus menjadi prioritas utama karena kerusakan jalan berpotensi menghambat mobilitas masyarakat selama musim mudik.
Ia meminta kementerian terkait segera mengantisipasi dan memperbaiki jalan berlubang, khususnya yang rusak akibat beban kendaraan besar.
“Di PU (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia) misalnya kami minta jalan arteri yang berlubang karena faktor selalu dilalui oleh truk-truk besar, kita ingin itu betul-betul diantisipasi dan diperbaiki. Kami nanti setelah masuk masa sidang tanggal 9 akan kami undang, sudah sampai berapa persen yang sudah bisa diperbaiki dari lubang-lubang jalan ini,” ujar Huda dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/3/2026).
Politisi Fraksi PKB itu juga menilai evaluasi penyelenggaraan mudik tahun lalu harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki pelayanan tahun ini.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah efektivitas program mudik gratis, termasuk dorongan penggunaan sistem pendaftaran satu akun atau akun tunggal agar tidak terjadi pendaftaran ganda yang berakhir pada kursi kosong.
“Target rencana untuk memberi fasilitas mudik gratis, kami mohon agar semua bangku terisi dengan baik. Itu artinya harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk single account sebenarnya, supaya jangan sampai ada daftar yang di berbagai tempat akhirnya ketersediaan kursi kita kosong,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan dan program mudik gratis, Huda juga menyoroti layanan transportasi udara. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan atau penundaan penerbangan yang sering terjadi di berbagai bandara harus menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kelancaran perjalanan pemudik.
“Begitu terjadi delay pada pesawat-pesawat di berbagai bandara, ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” ujar Huda.
Komisi V DPR RI, lanjut Huda, juga menyoroti pentingnya pemeriksaan tarif untuk memastikan tarif angkutan tetap transparan dan terjangkau.
Pada saat yang sama, pengawasan terhadap praktik angkutan ilegal atau yang disebut sebagai “angkutan zombie” harus diperketat karena berisiko membahayakan keselamatan penumpang.
Lebih jauh, Huda meminta aparat kepolisian memperkuat pengawasan terhadap kendaraan tidak layak jalan melalui berbagai titik pemeriksaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya informasi cuaca dari BMKG, terutama terkait potensi hujan, banjir rob, dan jalan licin di sejumlah jalur mudik.
Menurutnya, informasi baru semacam itu harus terus disampaikan kepada masyarakat agar pemudik dapat mengantisipasi risiko selama perjalanan.
“BMKG sudah mengupdate bahwa dalam masa mudik ini cuaca kita akan turun hujan. Karena itu harus diantisipasi titik banjir termasuk banjir rob di beberapa tempat termasuk potensi jalan licin. Update ini perlu terus nyampe ke para calon pemudik kita,” tutupnya.
Ia menegaskan, kelancaran mudik tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Sinergi antara pemerintah, operator transportasi, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar pengawasan moda transportasi darat, laut, dan udara berjalan optimal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi untuk menjaga arus penumpang dan kendaraan.
Menutup pernyataannya, Huda berharap seluruh kebijakan dan langkah yang diambil menjelang Mudik Lebaran 2026 benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman.
