KabarIndonesia.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyambut positif janji Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus sistem outsourcing sambil tetap menjaga iklim investasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan aspirasi buruh, namun harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu dunia usaha.
“Kami menyambut baik komitmen Presiden untuk menghapus sistem outsourcing selama itu bertujuan melindungi kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Ini sesuai dengan aspirasi kelompok buruh,” ujar Charles, Jumat (2/5/2025).
Namun, Charles mengingatkan bahwa pemerintah juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak mengganggu iklim investasi yang menjadi penopang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, ia mengusulkan penghapusan outsourcing hanya diterapkan pada sektor-sektor tertentu.
“Penghapusan praktik outsourcing sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang rawan penyalahgunaan dan merugikan pekerja. Tidak semua bentuk outsourcing bermasalah, namun regulasi dan pengawasan harus diperkuat agar tidak menjadi celah eksploitasi,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Charles juga menyatakan bahwa Komisi IX DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun reformasi ketenagakerjaan yang menyeluruh dan berkeadilan. “Negara harus hadir memastikan fleksibilitas usaha tidak mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam peringatan May Day Fiesta di Monas, Kamis (1/5), bahwa dirinya akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) untuk mengkaji penghapusan outsourcing di Indonesia.
“Kita ingin, kalau tidak segera, ya secepat-cepatnya menghapus outsourcing,” kata Prabowo, disambut riuh tepuk tangan massa buruh.
Meski demikian, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan para investor. Ia mengajak buruh untuk bersikap realistis bahwa investasi adalah kunci terciptanya lapangan kerja.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka,” tandasnya.
Wacana penghapusan outsourcing menjadi salah satu isu sentral dalam agenda reformasi ketenagakerjaan Prabowo-Gibran. Dukungan dari parlemen menandakan peluang untuk reformasi ini terbuka lebar, selama dijalankan dengan kehati-hatian dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
