KABARINDONESIA.ID — Meningkatnya frekuensi pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab gangguan pasokan listrik yang terjadi sejak awal Juni 2026.
Menurut Mufti, transparansi informasi penting untuk mengurangi keresahan publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat yang terdampak pemadaman.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Pemadaman listrik bergilir diketahui terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir. PLN sebelumnya menjelaskan bahwa berkurangnya kapasitas pasokan listrik dipicu oleh gangguan pembangkit dan kegiatan pemeliharaan sistem sehingga diperlukan manajemen beban di sejumlah daerah.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik untuk menjaga operasional secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN harus menyampaikan informasi secara lengkap dan komprehensif agar masyarakat memahami akar persoalan yang terjadi.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti dampak luas yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik, mulai dari terganggunya aktivitas rumah tangga, layanan pendidikan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemadaman yang berlangsung berulang dan dalam durasi panjang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” ujarnya.
Mufti menegaskan bahwa layanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan PLN.
Karena itu, keandalan pasokan listrik tidak boleh dipandang semata dari sisi operasional perusahaan, tetapi juga dari manfaat dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa transformasi badan usaha milik negara (BUMN) harus mampu menghasilkan layanan publik yang semakin baik dan berkualitas.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Untuk itu, DPR meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret guna mengatasi gangguan pasokan listrik yang terjadi saat ini sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” pungkasnya.
Sorotan DPR tersebut muncul di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, sehingga kepastian pasokan energi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
