KabarIndonesia.id — Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran darurat sebesar Rp268 miliar untuk mempercepat penanganan bencana di tiga provinsi terdampak. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan dana tersebut telah diterima seluruh daerah sasaran dan siap digunakan untuk percepatan pemulihan.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, Tito menyebut dukungan juga mengalir dari berbagai pemerintah daerah melalui bantuan anggaran dan logistik. Solidaritas lintas daerah ini dinilai memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” imbuh Tito.
Tak hanya fokus pada pemulihan fisik, Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses dokumen penting tanpa hambatan.
“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan, pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut biaya sudah diturunkan,” ungkap Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan perumahan tetap (huntap) melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Proses pembangunan yang direncanakan segera dimulai melalui peletakan batu pertama di sejumlah daerah.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu perumahan tetap” ujar Mendagri.
“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN, Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit. Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyebut pemerintah tengah mengirimkan data kantor desa yang terdampak bencana. Pemerintah pusat siap turun tangan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran.
“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, jika tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan menunjukkan kepada Menteri PU,” pungkas Tito.
