KabarIndonesia.id — Upaya menekan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan regulasi, termasuk kebijakan bea cukai.
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muhammad Habibur Rochman menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran orang tua agar anak-anak tidak kebanyakan mengonsumsi gula.
Pernyataan itu disampaikan Habibur usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAM DPR RI bersama Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) dan CISDI di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Habibur, persoalan konsumsi gula pada anak merupakan persoalan kompleks yang harus diselesaikan secara menyeluruh, bukan parsial.
“Kita tentu mendukung upaya untuk menekan konsumsi gula, termasuk melalui instrumen cukai. Tapi ini tidak cukup kalau tidak dibarengi sosialisasi dan kesadaran dari orang tua,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem itu.
Ia menilai, dalam praktik sehari-hari, anak-anak sering kali dibatasi dalam mengonsumsi minuman manis, terutama jika tidak ada pengawasan yang konsisten dari keluarga.
Oleh karena itu, orang tua dinilai menjadi garda terdepan dalam menjaga pola konsumsi anak.
“Orang tua harus lebih waspada terhadap apa yang dikonsumsi anak-anaknya. Ini soal masa depan mereka. Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terjadi gangguan kesehatan,” katanya.
Habibur juga menyoroti meningkatnya kasus gangguan ginjal dan kebutuhan cuci darah yang sering dikaitkan dengan pola konsumsi tidak sehat.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas sebelum masalah berkembang menjadi beban kesehatan jangka panjang.
“Kita jangan hanya fokus pada penanganan ketika sudah sakit. Pencegahan itu jauh lebih penting. Edukasi harus diperkuat, terutama kepada orang tua dan lingkungan sekolah,” tegas Politisi asal dapil Jawa Timur VIII.
Pada akhirnya, Habibur menekankan perlunya pendekatan kebijakan antara regulasi, pengawasan, dan kampanye pola hidup sehat.
Ia mengingatkan, tanpa perubahan perilaku di tingkat keluarga, kebijakan fiskal yang diukur tidak akan optimal.
“Ini persoalan bersama. Negara hadir lewat regulasi, tapi keluarga juga harus hadir lewat pengawasan dan kesadaran,” tutupnya.
