KabarIndonesia.id — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmen strategisnya dalam mendukung pengembangan desa wisata di Indonesia melalui program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 6.111 desa wisata.
“Kami baru saja berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan hasilnya sangat positif. BPJPH bersama Kemenpar akan mendampingi sekaligus menerbitkan sertifikat halal gratis untuk para pelaku UMK di desa wisata halal yang sudah ditetapkan,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Untuk menyukseskan langkah ini, BPJPH mengerahkan lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H) yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Haikal menjelaskan, P3H akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi pelaku UMK, khususnya di sektor makanan dan minuman, agar memperoleh sertifikasi halal.
“Pada tahap awal, mulai Juli 2025 mendatang, kami akan memulai pendampingan di 20 desa wisata halal sebagai pilot project. Langkah ini akan menjadi dasar bagi perluasan program secara lebih masif ke depannya,” kata Haikal.
Ia juga menegaskan, inisiatif ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index. “Kami berupaya meningkatkan kapasitas Kelompok Sadar Wisata di 6.112 desa wisata dengan memberikan pelatihan bersertifikat agar mereka dapat menjadi P3H. Ini juga membuka peluang penghasilan tambahan yang potensial,” tambahnya.
Sebelumnya, BPJPH bersama Kemenpar telah merumuskan strategi penguatan wisata ramah Muslim melalui jalur sertifikasi halal. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, pada Kamis (3/7) menyampaikan antusiasmenya untuk bersinergi dengan BPJPH.
“Kami sangat bersemangat untuk kolaborasi ini. Ke depan, akan dilakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target lebih dari 6.100 desa wisata yang akan mendapatkan sertifikat halal gratis,” tutur Widiyanti.
