Kabarindonesia.id — Gelombang banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memantik kemarahan di Senayan. Dalam rapat kerja yang biasanya berjalan kaku, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) tiba-tiba tampil dengan raut tegang.
Ia mengaku geram sekaligus sedih melihat dugaan praktik penebangan hutan yang dinilai memperparah bencana di Sumatra.
Dalam rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025), Titiek melontarkan kritik keras terkait aktivitas penebangan pohon, baik yang ilegal maupun berizin, yang menurutnya merugikan masyarakat.
“Intinya, kami mohon kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala penebangan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” tegas Titiek.
Ia menyebut pohon-pohon besar yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh kini ditebang tanpa pertimbangan.
“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan begitu ya untuk motong itu,” ujarnya.
“Dan yang untung juga ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” tambahnya.
Pada rapat tersebut, Titiek sempat meminta sekretariat komisi memutar video truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya hanya dua hari setelah banjir bandang terjadi. Pemandangan itu, kata dia, sungguh menyakitkan bagi warga yang tengah khawatir.
“Dan yang lebih, lebih mengganggu lagi, truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan sekali,” katanya.
Ia menilai tindakan perusahaan sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat. “Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Titiek berpikir mengapa pohon yang memberi manfaat besar malah dipotong sembarangan. “Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” tuturnya.
Lebih jauh lagi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan menerbitkan izin pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.
“Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegasnya.
Titiek juga meminta Kementerian Kehutanan tidak gentar menolak izin atau menindak pelanggaran, meskipun ada pihak kuat yang berada di belakang. Ia memastikan Komisi IV DPR akan memberikan dukungan penuh.
“Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada (jenderal TNI maupun Polri) bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian agar ditindak dan tidak terjadi lagi,” tutupnya.
