KabarIndonesia.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan target dalam penyaluran subsidi pemerintah. Ia menilai kebijakan subsidi perlu segera dibenahi agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Said, salah satu persoalan utama dalam sistem subsidi saat ini adalah tingginya tingkat kesalahan penyaluran, baik berupa kesalahan pengecualian maupun kesalahan penyertaan.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang berhak justru tidak menerima subsidi, sementara kelompok yang tidak berhak malah menikmatinya.
“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi eksklusi maupun inklusi error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” ujar Said dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/3/2026).
Ia menilai, perbaikan sistem verifikasi penerima subsidi menjadi langkah penting yang perlu segera dilakukan. Penggunaan teknologi memastikan pemberitahuan yang lebih akurat dapat membantu subsidi diterima oleh pihak yang tepat.
“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan sidik jari atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Said juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kembali penerima subsidi, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu maupun sektor industri yang dinilai tidak lagi memerlukan dukungan subsidi dari negara.
Menurutnya, penyaluran subsidi kepada kelompok yang tidak tepat sasaran berpotensi menambah beban fiskal negara dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.
“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Said menambahkan bahwa sistem subsidi tidak hanya penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Dengan sistem yang lebih tepat sasaran, ruang fiskal pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menegaskan, Banggar DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, termasuk memastikan program subsidi berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
