KabarIndonesia.id — Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah-langkah penelitian dengan menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP dan UNICEF, untuk meminta dukungan penanganan bencana pascabanjir bandang dan longsor. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum membaca surat tersebut.
Hal itu disampaikan Tito saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam, usai Sidang Kabinet Paripurna. Saat dimintai tanggapan terkait surat permintaan bantuan tersebut, Tito hanya menyampaikan akan menjelaskan lebih lanjut.
“Nanti kita pelajari,” kata Tito, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengaku belum mengetahui secara detail bentuk bantuan yang diminta Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan PBB tersebut.
“Saya bantuan belum baca, saya belum tahu bentuknya seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa ia telah mengirimkan surat resmi kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
Ia menjelaskan, permintaan bantuan tersebut dilayangkan karena kedua lembaga PBB itu memiliki pengalaman panjang dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, khususnya pascabencana tsunami Aceh tahun 2004.
“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Menurutnya, hingga saat ini sudah ada sedikitnya 77 lembaga dan 1.960 relawan yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana di Aceh. Mereka berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional, yang terlibat dalam penyaluran bantuan dan pendampingan pengungsi.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus meningkat dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujarnya.
Gubernur yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Diketahui, bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tanggal 25 November 2025. Hingga Senin (15/12/2025), jumlah korban jiwa di tiga provinsi tersebut mencapai 1.030 orang, dengan 206 warga dilaporkan hilang.
Selain itu, berdasarkan data per 15 Desember 2025, jumlah pengungsi tercatat mencapai 608.940 jiwa. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah mencari dukungan lintas sektor, termasuk dari lembaga internasional, guna mempercepat pemulihan pascabencana.
