KabarIndonesia.id — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, baru-baru ini mengumumkan pembatalan rencana pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp14 triliun tersebut dibatalkan setelah dilakukan kajian mendalam yang menunjukkan bahwa pembangunan terminal baru tidak diperlukan. Keputusan ini diambil untuk memastikan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih bijak dalam proyek infrastruktur negara.
Dalam konferensi pers setelah rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, Erick Thohir menjelaskan bahwa pembatalan proyek Terminal 4 ini didasarkan pada hasil kajian yang menunjukkan bahwa kapasitas terminal yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan penumpang. “Kita harus memastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya, Terminal 4 kita putuskan dibatalkan,” ujar Erick.
Erick menambahkan bahwa, meskipun proyek Terminal 4 dibatalkan, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memaksimalkan penggunaan Terminal 1, 2, dan 3. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbaikan jalur dan ruang-ruang yang ada, dengan anggaran yang jauh lebih efisien, yaitu hanya sebesar Rp1 triliun.
Pemerintah, melalui langkah ini, berfokus pada pemanfaatan infrastruktur yang ada, daripada membangun terminal baru yang memerlukan anggaran besar. Erick memberikan contoh keberhasilan yang telah tercapai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, di mana renovasi bandara mampu meningkatkan kapasitasnya dari 23-25 juta penumpang menjadi 32 juta penumpang. “Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi, alhamdulillah sudah jadi sekarang,” jelasnya.
Dengan perbaikan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional bandara dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang, tanpa menambah beban anggaran negara.
Erick menegaskan bahwa keputusan pembatalan proyek ini juga mencerminkan komitmen Kementerian BUMN untuk mendorong efisiensi dalam setiap proyek yang dijalankan. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal tanpa berisiko pada potensi pemborosan atau korupsi.
“Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kami coba tangani selama 5 tahun terakhir ini,” jelas Erick, yang juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek besar.
Pembatalan proyek Terminal 4 ini tentu menarik perhatian banyak pihak, terutama pelaku industri penerbangan dan transportasi. Meskipun demikian, langkah ini banyak dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia, mengingat tantangan ekonomi yang masih memerlukan kehati-hatian dalam pengeluaran publik. Dengan mengedepankan efisiensi dan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, pemerintah berharap dapat menjalankan program pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
Dalam rapat kerja yang diadakan, Erick mengungkapkan bahwa sebelumnya ada usulan untuk membangun Terminal 4 yang diperkirakan memakan biaya hingga hampir Rp14 triliun. Namun, setelah evaluasi yang mendalam, indikator yang ada menunjukkan bahwa pembangunan terminal baru tersebut tidak diperlukan, mengingat infrastruktur yang ada sudah dapat dimaksimalkan.
Keputusan untuk membatalkan pembangunan Terminal 4 ini, menurut Erick, juga merupakan langkah strategis untuk lebih fokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada, alih-alih menambah beban anggaran untuk proyek yang tidak mendesak. Pembatalan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara efisiensi biaya dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien. “Kami akan fokus pada penguatan kolektif kolegial di BUMN untuk memastikan setiap proyek yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Erick, yang juga menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur negara harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Erick menutup penjelasannya dengan menekankan komitmen Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dilakukan tidak hanya mendukung kebutuhan infrastruktur saat ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, kementerian berharap dapat memberikan contoh yang baik bagi proyek-proyek lainnya di seluruh Indonesia.
Dengan pendekatan ini, diharapkan sektor transportasi di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa membebani keuangan negara dengan biaya yang tidak perlu. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur negara, sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi semua pihak.
