KABARINDONESIA.ID, SULSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan terkait ketidakmampuan pemerintah daerah membiayai operasional Teman Bus Trans Mamminasata.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat melalui surat Nomor: 024/16047/DISHUB tanggal 21 Desember 2023, terkait kelanjutan layanan angkutan umum perkotaan Trans Mamminasata.
Dalam surat tersebut, pada Tahun Anggaran 2024, Pemprov Sulsel belum memiliki anggaran untuk mengambil alih pengelolaan Teman Bus Trans Mamminasata. Andi Erwin menyatakan bahwa surat tersebut akan dijawab dengan menyampaikan ketidakmampuan Pemprov dan memohon dilanjutkan sampai tahun 2025.
“Karenanya, surat dari Dirjen akan dijawab dengan penyampaian ketidakmampuan Pemprov dan mohon dilanjutkan sampai tahun 2025,” ujar Andi Erwin.
Meskipun APBD Provinsi Sulsel Tahun 2024 telah ditetapkan pada 6 November 2023, namun belum termasuk alokasi anggaran subsidi angkutan umum perkotaan.
Setelah evaluasi bisnis, Teman Bus Trans Mamminasata dianggap tidak menguntungkan dengan subsidi Rp80 miliar, sementara pendapatan hanya Rp3,6 miliar. Andi Erwin berpendapat bahwa jika cocok dikelola oleh Pemerintah Pusat, biarkan pusat yang mengelola.
Akibatnya, Pemprov Sulsel harus menghentikan operasional dua koridor, yaitu Koridor 3 dan 4 Teman Bus Trans Mamminasata.
Pemprov Sulsel telah mengirim surat ke Kementrian Perhubungan, khususnya kepada Dirjen Perhubungan Darat, terkait penghentian operasional Koridor 3 dan 4 karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2024.
Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan Buy The Service untuk 10 kota penerima subsidi, termasuk Kota Makassar. Andi Erwin menjelaskan bahwa ketika informasi pemberhentian operasional Koridor 3 dan 4 diterima, APBD 2024 sudah disetujui pada 6 November 2023, dan tidak ada subsidi transportasi darat.
Pemprov Sulsel akan menelaah kembali koridor Trans Mamminasata yang saat ini berjalan, dan penganggaran subsidi angkutan massal akan diakomodir dalam RPJMD 2025-2029 pada Program Penyelenggaraan LLAJ Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melibatkan beberapa daerah dalam satu provinsi.
Dalam surat juga disampaikan program prioritas Penjabat Gubernur Sulsel Tahun 2024, antara lain penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan prioritas lainnya yang mendesak.
Kementerian Perhubungan dimohon agar tetap mengalokasikan anggaran dalam APBN 2024 sesuai target dalam RPJMN 2020-2024, di mana Makassar menjadi salah satu dari enam kota Metropolitan dalam Major Project Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.
Sebagai informasi tambahan, Dirjen Perhubungan Darat telah menyampaikan melalui surat dengan Nomor: AJ. 005/3/8/DJPD/2023, 19 Desember 2023, mengenai pengambilalihan Koridor Layanan BTS Trans Mamminasata Tahun Anggaran 2023.
Kementerian Perhubungan hanya mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perkotaan BTS di 2 koridor, yaitu Koridor 1 dan 2. Pemda diharapkan dapat mempersiapkan layanan pengganti dan tetap melaksanakan strategi push and pull.
