KabarIndonesia.id — Indonesia selangkah lebih dekat menuju era pemerintahan berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Pemerintah mengungkapkan sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) nasional telah terhubung, membuka peluang Indonesia menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan digitalisasi dan AI secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.
Perkembangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai melaporkan progres transformasi digital nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, sejak 1 Juni 2026 pemerintah untuk pertama kalinya berhasil mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga utama ke dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
“DEN melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (10/6/2026).
Fondasi Pemerintahan Digital Terintegrasi
Luhut menilai integrasi data lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat memantau proses pelayanan publik secara lebih cepat, akurat, dan terukur.
Selain itu, integrasi data juga diyakini mampu menutup berbagai celah kebocoran administrasi yang selama ini menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan.
Teknologi AI, lanjutnya, mulai dimanfaatkan untuk membersihkan, memproses, dan memverifikasi data secara otomatis. Salah satu implementasinya adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang sedang diuji coba untuk mempercepat proses verifikasi data masyarakat.
Menurut Luhut, teknologi tersebut mampu menyelesaikan berbagai proses sanggah atau keberatan administrasi hanya dalam hitungan menit.
Ia menegaskan GovTech akan menjadi salah satu pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo karena seluruh data nasional nantinya terkumpul dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.
Dorong Penerimaan Negara dan UMKM Masuk Sistem Formal
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan GovTech juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis pajak.
Pemerintah menargetkan integrasi sistem digital dapat mempermudah jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam sistem formal melalui konektivitas dengan National Single Window di Kementerian Keuangan.
Dengan semakin banyak pelaku usaha yang terintegrasi ke dalam sistem, pemerintah berharap potensi penerimaan negara dapat meningkat secara bertahap tanpa membebani masyarakat.
Pengembangan GovTech sendiri dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah berjalan sebelumnya, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara).
Pemerintah juga melibatkan talenta-talenta digital dalam negeri untuk memastikan transformasi digital nasional dibangun oleh sumber daya manusia Indonesia.
Target Nasional Oktober 2026
Jika seluruh tahapan uji coba berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan implementasi GovTech secara nasional mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Sistem tersebut nantinya akan menghubungkan seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia dalam satu jaringan pemerintahan digital yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Langkah ini dinilai sebagai salah satu proyek transformasi digital terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.
Luhut menegaskan proyek GovTech menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan modern yang berbasis data, efisiensi, dan teknologi.
Ia optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang mampu menerapkan digitalisasi dan AI secara menyeluruh dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam membangun infrastruktur digital nasional yang berdaya saing global.
