KabarIndonesia.id — Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya akibat keterbatasan ekonomi keluarga, menjadi alarm keras bagi negara untuk memperkuat perlindungan sosial dan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai peristiwa tersebut sebagai peringatan serius bagi semua pihak terkait pentingnya memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Agus Jabo menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program yang diprioritaskan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
“Sekolah Rakyat adalah program strategis Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan yang layak. Calon siswanya berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar di DTSEN, khususnya desil 1 dan 2,” dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, proses rekrutmen calon siswa dilakukan secara aktif oleh tim lapangan dengan mendatangi langsung rumah calon siswa guna memastikan ketepatan sasaran.
“Data calon siswa kemudian disahkan oleh wali kota atau bupati, lalu diserahkan ke Kementerian Sosial. Ini agar proses transparan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Agus Jabo juga meminta pemerintah daerah agar proaktif melakukan pemutakhiran data dan segera mengusulkannya melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, sehingga keluarga kurang mampu yang belum tepat klasifikasinya dalam DTSEN dapat segera diperbaiki.
“Pemda harus pro aktif segera melakukan pemutakhiran dan mengusulkan melalui Pusdatin Kemensos,” tukasnya.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Agus Jabo menegaskan Presiden Prabowo telah mengidentifikasi agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan lahan kepada Kementerian Sosial sebagai langkah awal pembangunan.
“Semakin banyak Sekolah Rakyat yang dibangun, maka semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bersekolah. Dengan begitu, kita berharap tragedi seperti yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT, tidak akan terulang kembali di masa depan,” tutupnya.
Secara nasional, Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Sebanyak 100 titik telah menyelesaikan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua, sementara tahap ketiga mencakup 66 titik tersisa.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan memastikan pemerintah pusat telah memberikan waktu untuk melakukan asesmen langsung di lokasi kejadian.
“Pertama tentu kita prihatin, tentu kita ikut berbuka. Tim kita juga sedang berada di sana (Ngada) untuk melakukan asesmen,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C di Hotel Grand Travello Bekasi, Rabu (4/2/2026).
Menurut Gus Ipul, peristiwa ini menekankan pentingnya penguatan dan akurasi data sosial ekonomi negara agar dapat memberikan perlindungan dan bantuan secara tepat sasaran kepada keluarga rentan.
“Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang tepat. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan bisa kita mitigasi, kita bisa mencegah hal-hal seperti ini ke depan,” katanya.
Ia menjelaskan, penguatan data menjadi landasan utama berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk menjangkau keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini belum menyentuh bantuan.
Upaya tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jadi pelan-pelan ini datanya tunggal, kita konsolidasikan terus, kita mutasikan. Insya Allah makin hari akan tambah akurat. Maka itu sekolah rakyat sekali lagi ingin menjangkau keluarga-keluarga seperti itu. Kita berharap ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” ujar Gus Ipul.
Terkait kondisi keluarga korban, Gus Ipul menyampaikan bahwa proses asesmen di lapangan masih berlangsung. Pemerintah juga membuka peluang dukungan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.
“Sekarang (petugas Kemensos) ada di lapangan, lagi bicara kita sama orang orang tua dan masih khawatir. Ada kakaknya yang akan kita coba untuk bisa bersekolah. Apakah di sekolah-sekolah yang dekat sana atau nanti di Sekolah Rakyat. Masih sedang asesmen di lapangan,” tutupnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang telah menyalurkan santunan dan bantuan senilai total Rp9 juta kepada keluarga korban.
Bantuan tersebut terdiri dari santunan Rp5 juta, bantuan sembako dan nutrisi Rp1,5 juta, serta bantuan sandang sebesar Rp2,5 juta.
Dua kakak korban juga akan mendapatkan dukungan belajar keterampilan dan diupayakan dapat kembali bersekolah.
Diketahui sebelumnya, siswa SD tersebut sempat meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibunya berisi pesan perpisahan.
Korban tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak, termasuk korban.
