KabarIndonesia.id — Insiden ledakan kapal di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) memicu perhatian serius DPR RI. Komisi I DPR mendesak melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga korban.
Pertemuan terjadi pada kapal tugboat Mussafah 2 yang beroperasi di perairan Selat Hormuz. Kapal tersebut melaporkan mengalami ledakan dan kebakaran sebelum akhirnya tenggelam di kawasan yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk sekaligus sensitif secara geopolitik di dunia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyampaikan atas kejadian tersebut dan berharap proses penyelidikan dapat dilakukan secara transparan.
“Kami turut menyampaikan sujud cita atas korban yang meninggal dunia. Kami berharap ada keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kejelasan mengenai penyebab peristiwa ini,” ujar Dave, dikutip Rabu (11/3/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah, kapal tersebut membawa sejumlah anak buah kapal (ABK), termasuk warga negara Indonesia. Hingga saat ini, tiga WNI masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat.
Sementara itu, satu WNI melaporkan selamat namun mengalami luka bakar dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Oman.
Dave memastikan bahwa penjelajahan harus dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, apakah dipicu oleh faktor teknis, kesalahan operasional, atau berkaitan dengan dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.
“Harus ada investigasi yang mendalam agar ada ketegasan dan kejelasan mengenai sebab kejadian ini, apakah ini sebuah agresi atau kesalahan. Itu harus dipastikan melalui proses investigasi yang melibatkan semua pihak,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Komisi I DPR RI, lanjut Dave, masih menunggu perkembangan informasi terbaru dari pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan investigasi.
Ia menjelaskan bahwa proses penanganan kasus ini melibatkan berbagai otoritas internasional, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah strategis dengan dinamika keamanan yang kompleks.
“Kami masih menunggu perkembangannya karena proses pencarian dan penyelidikan ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Selain mendorong investigasi, DPR juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor pelayaran internasional, khususnya mereka yang menjadi anak buah kapal (ABK) di wilayah yang berpotensi rawan konflik.
Dave mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antara para WNI yang bekerja di luar negeri dengan perwakilan Indonesia di negara tempat mereka bekerja.
“Kami mendorong para WNI yang menjadi ABK untuk rutin berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri agar pergerakan mereka dapat memantau,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang intensif melalui perwakilan RI akan memudahkan pemerintah dalam melakukan identifikasi serta penanganan cepat jika terjadi situasi darurat.
“Jika terjadi sesuatu, pemerintah dapat segera mengetahui posisi mereka dan melakukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan,” tutupnya.
