KabarIndonesia.id — Pemerintah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran sektor swasta disebut menjadi kunci utama untuk mendorong percepatan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat sektor swasta tumbuh dan bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Swasta Kuasai 90 Persen Aktivitas Ekonomi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7–8 persen dalam jangka panjang. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal dan kontribusi sektor swasta dinilai krusial.
Menkeu menyebutkan, sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari sektor swasta, sementara belanja pemerintah hanya menyumbangkan sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi ini membuat pemerintah mendorong kebijakan yang pro-investasi guna memperkuat ekspansi dunia usaha.
Di tengah dampak global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, perekonomian Indonesia dinilai tetap stabil.
Pertumbuhan ekonomi tercatat pada kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali. Selain itu, defisit APBN juga dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dengan rasio utang sekitar 40 persen.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern kredibilitas adalah segalanya,” tegasnya.
Pemerintah juga mencatat tren positif dari sisi penerimaan negara. Pajak dan bea cukai menunjukkan pertumbuhan signifikan, bahkan penerimaan pajak meningkat hingga 30 persen pada dua bulan pertama 2026.
Dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian, termasuk mengurangi gejolak harga energi global.
Infrastruktur Andalkan Skema Kolaboratif
Dalam infrastruktur pembangunan, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek, dengan memprioritaskan proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar.
APBN diposisikan sebagai katalis untuk menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP).
“APBN tidak cukup dan memang tidak dirancang untuk membiayai seluruh pembangunan di Indonesia,” jelas Menkeu.
Melalui strategi ini, pemerintah berharap kolaborasi antara sektor publik dan swasta mampu mempercepat pembangunan sekaligus menjaga ekosistem fiskal nasional.
