KabarIndonesia.id — Polemik impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat kembali mengemuka. Di tengah situasi pangan nasional yang sensitif, DPR RI meminta pemerintah menyampaikan penjelasan terbuka dan rinci agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Firman Soebagyo, menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait impor beras yang disebut sebagai “beras khusus” dan diklaim tidak diperuntukkan bagi konsumsi umum.
Menurut Firman, penjelasan yang belum detail justru menimbulkan pertanyaan publik.
“Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (3/3/2026).
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa impor tersebut ditujukan untuk kebutuhan tertentu, seperti beras dengan karakteristik khusus bagi penderita diabetes maupun kebutuhan restoran Jepang di Indonesia.
Dalam praktik perdagangan internasional, kategori beras khusus memang dikenal untuk memenuhi segmen pasar tertentu.
Namun demikian, Firman menilai kejelasan informasi tetap menjadi keharusan agar tidak muncul persepsi yang salah, terutama di tengah kekhawatiran petani di negeri.
“Kita adalah negara agraris dengan jutaan petani yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Setiap kebijakan penting, berapa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif. Petani perlu diyakinkan bahwa negara tetap berpihak dan memiliki perhitungan matang,” tegas politisi Fraksi Partai Golongan Karya ini.
Ia menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Kementerian terkait diminta menyampaikan argumentasi teknis secara menyeluruh, mulai dari dasar kebijakan, kebutuhan riil di lapangan, hingga alasan komoditas tersebut belum dapat dipenuhi dari produksi domestik.
“Kalau memang beras itu diperuntukkan bagi kebutuhan medis tertentu atau segmen restoran tertentu, paparkan data dan kajiannya. Apakah varietas tersebut tidak tersedia di dalam negeri? Apakah sudah terhitung dampaknya terhadap harga gabah dan kesejahteraan petani? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut legislator yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Selain substansi kebijakan, Firman juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam menanggapi isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Menurutnya, pejabat publik perlu menyampaikan informasi teknis dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
“Isu pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika penjelasan teknis belum tersampaikan secara lengkap, sebaiknya ada juru bicara yang benar-benar menguasai substansi untuk menyampaikan detailnya. Komunikasi yang tidak utuh dapat memicu persepsi negatif dan menggerus kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, juru bicara yang efektif harus mampu menjelaskan persoalan kompleks secara jernih tanpa mengurangi esensi kebijakan.
Di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan komunikasi berpotensi berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Kita ingin kebijakan pangan berjalan dengan baik, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, kejelasan dan keterbukaan adalah keharusan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan petani tetap merasa dilindungi,” pungkas Firman.
