News  

Soal Demo dan Kerusuhan, Prabowo Tegaskan Ada Kekuatan Asing di Baliknya

Soal Demo dan Kerusuhan, Prabowo Tegaskan Ada Kekuatan Asing di Baliknya
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Dok : Ist).

KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto mengaku memiliki bukti keterlibatan “kekuatan asing” dalam sejumlah kerusuhan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

“Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti,” ucap Prabowo.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

Namun, ia menekankan perbedaan tegas antara menyampaikan aspirasi dan tindakan yang menyebabkan kerusuhan.

“Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia (kekuatan asing) tidak berharap demo, dia berharap memaksakan itu mencelakakan bangsa dan negara. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara,” tegasnya.

Presiden menegaskan, negara tidak akan dibiarkan diam terhadap aksi-aksi destruktif yang mengarah pada tindak pidana.

“Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo, silakan. Tapi bagaimana mau demo, kamu 5 ribu kali demo, tidak akan ada satu pabrik yang dibuka,” ujar Prabowo.

Pernyataan Presiden ini merujuk pada rangkaian demo besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain.

Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perekonomian serta sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk keputusan DPR yang memberikan tunjangan kepada anggota dewan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari itu berujung pada penangkapan massal. Tercatat, sebanyak 3.195 orang diamankan aparat sepanjang 25 hingga 31 Agustus 2025.

Prabowo menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat tetap terjamin, namun stabilitas nasional dan keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan apa pun.

Exit mobile version