KabarIndonesia.id — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rasio utang Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara anggota G20.
“Rasio utang Pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Sri Mulyani menjelaskan, kestabilan ekonomi yang tercipta saat ini merupakan hasil koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter pemerintah bersama BI. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, disertai tingkat inflasi yang terkendali.
Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulanan terjadi kontraksi 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Angka pertumbuhan ini termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Sementara itu, inflasi juga tercatat rendah. Per Juni 2025, inflasi bulanan sebesar 0,19 persen (month-to-month/mtm), dan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).
“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” ungkap Sri Mulyani.
Menilik delapan bulan awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan fiskal difokuskan untuk efisiensi dan penguatan program prioritas.
“Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan dalam rangka mengikuti prioritas Presiden, yaitu mengurangi belanja kementerian/lembaga dan kemudian merealokasikan kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden,” jelasnya.
Di antara kebijakan yang diterapkan, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah, stimulus ekonomi guna meningkatkan konsumsi, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Selain itu, Sri Mulyani menyoroti sejumlah program yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebanyak 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
