KabarIndonesia.id — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan melalui pendekatan inklusif, adil, dan berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Dalam kuliah umum di hadapan peserta kursus kepemimpinan nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Kamis (3/7), Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa penguatan tata kelola tersebut menjadi mandat besar pemerintah yang kini diemban Kemenko Kumham Imipas.
“Negara yang kuat bukan berarti dominan, melainkan negara yang adil dan berpihak pada rakyat,” ujar Yusril, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Yusril memaparkan arah kebijakan dan Rencana Strategis Kemenko Kumham Imipas 2025–2029, dengan visi besar: terwujudnya sinergi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
Ia juga menggarisbawahi lima isu strategis nasional yang menjadi prioritas koordinasi lintas sektor, yakni fragmentasi hukum dan over-regulation, pelanggaran HAM berat serta ketidakpuasan publik, reformasi keimigrasian dan mobilitas global, krisis kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta revitalisasi pemasyarakatan.
Untuk merespons tantangan tersebut, Kemenko Kumham Imipas telah menetapkan lima pilar strategis pembangunan: reformasi hukum nasional, pemajuan HAM, modernisasi imigrasi, reformasi pemasyarakatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Kepada para peserta Lemhannas, Menko Yusril menyampaikan pesan strategis agar calon pemimpin masa depan memiliki perspektif hukum yang sistemik, memosisikan hukum sebagai instrumen pembentukan peradaban, serta memperkuat sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sipil.
Ia juga menegaskan pentingnya Lemhannas sebagai kawah candradimuka bagi kader kepemimpinan nasional, yang memperkuat cara pandang kebangsaan dan membangun visi strategis lintas sektor.
“Saudara-saudara adalah calon pemimpin masa depan yang harus menjadi katalis perubahan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tegas Yusril.
Lebih jauh, ia menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas untuk menjadi mitra strategis Lemhannas dalam mewujudkan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadaban demi terciptanya Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
Kuliah umum tersebut turut dihadiri Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, jajaran pimpinan tinggi Lemhannas, serta Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya.
