KabarIndonesia.id — Longsor yang melanda kawasan Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, membuka kembali persoalan lama soal alih fungsi lahan di wilayah pegunungan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti masifnya pertanian mengintensifkan sayuran subtropis yang kini menjalar hingga kaki Gunung Burangrang.
Sorotan tersebut disampaikan Hanif saat meninjau langsung lokasi longsor di Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda, Minggu (25/1/2026).
Ia menilai bentang alam di kawasan tersebut telah berubah signifikan, ditandai dengan hamparan tanaman sayuran yang bukan berasal dari habitat tropis Indonesia.
Menurut Hanif, alih-alih fungsi lahan tidak dapat terlepas dari dampak urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan.
Pergeseran kebutuhan pangan itu, kata dia, mendorong aktivitas pertanian bergerak naik ke kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Urbanisasi ini membawa perubahan pola makan. Kita makan sesuatu yang sebetulnya bukan dari habitat kita,” ujar Hanif di lokasi longsor.
Ia menyebut sejumlah komoditas yang kini banyak dibudidayakan di kawasan tersebut, seperti paprika, kentang, dan kol kubis.
“Ini bukan dari Indonesia, jadi ini sebagian besar jenis-jenis yang kita tanam hari ini berasal dari subtropis, seperti di Amerika Selatan gitu ya, Chile, Peru, Andes,” katanya.
Hanif menjelaskan, pola intensifikasi pertanian untuk sayuran subtropis merupakan dampak langsung dari urbanisasi yang berlangsung secara masif di kota-kota besar, sekaligus mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat.
“Ini aspek urbanisasi yang cukup masif di kota-kota ya, sehingga membawa perubahan pola makan kita, kita makan hal yang sepertinya bukan kebiasaan kita, seperti kentang, kol, kobis, paprika,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Hanif, memicu dibukanya kawasan gunung secara terus-menerus demi memenuhi permintaan pasar.
“Kita sebenarnya karakternya tidak seperti itu, tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan terbukanya menjadi lahan pertanian seperti ini,” kata dia.
Meski begitu, Hanif menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kesimpulan menarik terkait penyebab longsor.
Kementerian Lingkungan Hidup, kata dia, akan melakukan kajian ilmiah secara mendalam dengan melibatkan para ahli dan akademisi.
“Besok kami sudah menurunkan ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh Tamiang. Kalau bicara lingkungan ini harus saintis, tidak bisa main kira-kira,” ujarnya.
Ia menambahkan, kajian detail tersebut diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua pekan sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan yang tepat.
“Saya rasa perlu lebih mendalami ini, kami mungkin memerlukan waktu 1–2 minggu untuk menyelesaikan kajian detail bersama para akademisi, dari BRIN, dan orang lain untuk merumuskan langkah-langkah ini,” tutup Hanif.
