KabarIndonesia.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa musim kemarau 2026 berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dari kondisi normal. Seluruh sektor diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak yang bisa meluas, mulai dari krisis udara hingga kebakaran hutan dan lahan.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” ujar Faisal.
El Nino Berpotensi Menguat di Semester II
BMKG menjelaskan, kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) di angka +0,28. Namun, pada semester kedua tahun 2026 diprakirakan akan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga sedang dengan peluang 50–80 persen.
Faisal menegaskan bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena yang berbeda. Meski kemarau terjadi setiap tahun, kehadiran El Nino dapat memperparah kondisi menjadi lebih kering dan ekstrem.
Potensi kemarau yang panjang diperkirakan akan berdampak langsung pada berbagai sektor. Penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman nyata.
Pelaksana Harian Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap biasa.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci,” ujarnya.
Untuk menghadapi potensi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategi, di antaranya:
- Penguatan pengelolaan waduk dan irigasi berbasis data
- Respons cepat di wilayah dengan curah hujan rendah
- Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca
- Kampanye efisiensi penggunaan udara dan energi
BMKG juga menegaskan kesiapannya mendukung berbagai sektor melalui penyediaan data iklim berbasis sains, mulai dari pertanian, transportasi, hingga infrastruktur.
“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung pembangunan di berbagai sektor,” kata Faisal.
Kementerian Pekerjaan Umum pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kemarau panjang. Koordinasi dilakukan bersama sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana , kementerian teknis, serta pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk menteri koordinator, Kementerian PPN/Bappenas , Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, hingga unsur TNI-Polri.
BMKG mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya udara harus dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan yang memicu banjir, dan tidak kurang yang menyebabkan kekeringan.
“Semoga kita semua dapat bersatu dalam gerakan langkah yang sama untuk mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat dan lebih panjang ini,” pungkas Faisal.
