KabarIndonesia.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menunjukkan arah penataan sistematis yang berlandaskan falsafah dan ideologi bangsa. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.
“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa — asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” kata Idrus di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Idrus menjelaskan, langkah awal pemerintahan Prabowo adalah memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, pemerintah melakukan evaluasi serta membongkar praktik lama yang dianggap tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu.
“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana selama ini banyak kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Langkah reformasi itu terlihat melalui kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia. Dalam beberapa bulan terakhir, Bahlil mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan membuka akses lebih besar bagi UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.
“Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan berpihak kepada rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” imbuh Idrus.
Data Badan Geologi 2025 menunjukkan pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.
Kebijakan pembaruan struktural ini dinilai sejalan dengan gagasan tiga ekonom penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2025 — Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt — atas teori mereka tentang “pertumbuhan berkelanjutan melalui penghancuran kreatif” (creative destruction).
“Pertumbuhan ekonomi sejati datang dari inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara baru yang lebih efisien. Namun, penghancuran kreatif hanya bisa berhasil jika ada kebijakan publik yang adil dan inklusif,” ujar Aghion dalam konferensi pers di Stockholm.
Peter Howitt menambahkan, inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara memproduksi, dan cara mendistribusikan hasil kemajuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Joel Mokyr menegaskan pentingnya institusi dan nilai budaya yang mendukung inovasi.
“Kemajuan ekonomi tidak hanya bergantung pada mesin atau modal, tetapi juga pada sistem nilai yang memberi ruang bagi eksperimen dan perbaikan berkelanjutan,” kata Mokyr.
Idrus menilai teori tersebut memiliki resonansi kuat dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia menyebut langkah membongkar sistem lama yang tertutup dan menggantinya dengan struktur baru yang lebih partisipatif sebagai bentuk nyata dari “penghancuran kreatif” dalam kebijakan publik.
“Kalau dalam bahasa ekonomi mereka disebut creative destruction, dalam konteks ideologi bangsa kita itu penataan ulang nilai dan struktur agar berpihak kepada rakyat. Ini bukan destruksi, melainkan rekonstruksi nilai,” ujar Idrus.
Ia menegaskan, perubahan besar ini membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, serta bukti nyata di lapangan. “Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, tapi proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” jelasnya.
“Golkar siap berada di garis terdepan mendukung agenda reformasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh warga,” pungkas Idrus.
