KABARINDONESIA.ID — Pemerintah mulai tancap gas membangun ekosistem kecerdasan artifisial (AI) nasional dengan menyiapkan infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi dan mencetak talenta digital unggulan.
Langkah ini dilakukan untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai lambat sekaligus mempercepat transformasi digital agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju.
Ketua Tim Koordinasi Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah tidak lagi memiliki banyak waktu untuk terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mempercepat pengembangan riset AI terapan yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah tengah mengembangkan program penjaringan talenta unggul yang diberi nama Brain Factory.
“Saya sedang mengerjakan apa yang saya sebut Brain Factory. Anak-anak super pintar yang IQ-nya 160 saya kumpulin di situ, cari dosen-dosen hebat, bekerja sama dengan universitas untuk jalur cepat (fast track). Kita tidak boleh lagi bekerja secara biasa (business as usual),” kata Luhut.
Program tersebut dirancang untuk mempertemukan siswa-siswa dengan kemampuan akademik tinggi bersama para pengajar terbaik melalui skema pendidikan percepatan.
Luhut berharap langkah itu mampu mencetak sumber daya manusia yang siap mengembangkan teknologi masa depan, termasuk kecerdasan artifisial.
Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat infrastruktur komputasi nasional untuk mendukung pengolahan data dalam skala besar.
Saat ini, pusat data nasional yang berada di bawah koordinasi tim transformasi digital disebut memiliki daya komputasi mencapai 176 juta Petaflops.
Kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan melalui pengadaan perangkat keras terbaru, termasuk unit pemrosesan grafis (GPU) Nvidia seri B300 yang dirancang untuk mendukung pengolahan data dan pengembangan AI berkecepatan tinggi.
Luhut mencontohkan bagaimana penerapan AI mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini memakan waktu panjang. Salah satunya terlihat pada sistem Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, dokumen OSS yang mencapai 1.600 halaman kini dapat dipindai, dianalisis, dan diberikan rekomendasi oleh sistem AI hanya dalam waktu sekitar 30 detik.
Pemanfaatan AI juga akan diperluas pada program bantuan sosial (bansos). Pemerintah berencana menggeser pola subsidi berbasis barang menjadi bantuan yang langsung menyasar individu penerima manfaat berdasarkan validasi data yang lebih akurat.
Data yang telah terintegrasi tersebut nantinya juga digunakan untuk memetakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan sistem berbasis AI, pemerintah menilai proses seleksi penerima bantuan maupun kredit dapat dilakukan lebih objektif karena seluruh profil penerima telah tervalidasi secara digital.
“Orang-orang ini oleh data sudah dipotret bahwa mereka memenuhi syarat (qualified). Hal ini akan menekan rasio kredit bermasalah (NPL) bank karena profil penerima modal sudah tervalidasi dengan tepat oleh AI,” tutup Luhut.
Pemerintah optimistis integrasi AI dalam layanan publik tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan ketepatan sasaran program sosial, memperkuat sektor keuangan, dan menjadi fondasi penting dalam transformasi digital nasional menuju Indonesia maju.
