KabarIndonesia.id — Ancaman krisis pangan global kian nyata di tengah konflik geopolitik dunia. DPR RI mengingatkan Indonesia harus bersiap menghadapi penurunan harga dan pasokan pangan, sekaligus memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai antara konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta perang Rusia–Ukraina, telah mengganggu keseimbangan pangan dunia dan memperbesar risiko kelangkaan global.
“Dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Ketidakpastian meningkat sehingga negara cenderung menahan stok pangan untuk kepentingan domestik,” ujar Riyono dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat harga pangan dunia melonjak, ketersediaan menurun, dan permintaan meningkat tajam. Bahkan sekitar 1 miliar penduduk dunia kini terancam kelaparan.
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin kedua untuk mengakhiri kelaparan pada tahun 2030 juga dinilai terancam gagal, menyusul perubahan drastis dalam peta pangan global.
Menurut Riyono, pangan kini tidak lagi sekedar kebutuhan dasar, melainkan telah berubah menjadi instrumen politik global yang dapat mempengaruhi bahkan menekan negara lain.
“Pangan dan energi menjadi senjata untuk menguasai suatu negara, sementara petani sebagai produsen utama tetap berada dalam kondisi rentan,” jelasnya.
Untuk menghadapi situasi tersebut, DPR mengusulkan tiga langkah strategi agar Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis pangan global.
Pertama, menjaga ketersediaan cadangan pangan nasional sebagai landasan utama kelangsungan pangan. Riyono menyebut, stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 4 juta ton harus dikelola dengan baik, baik dari sisi kualitas maupun distribusi.
Kedua, memperkuat perlindungan terhadap petani sebagai produsen pangan utama. Hal ini dilakukan melalui kebijakan harga yang menguntungkan, serta perlindungan tambahan seperti asuransi hasil pertanian, terutama menghadapi risiko kemarau panjang.
Ketiga, menjaga anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak mengalami pemangkasan. Riyono menegaskan anggaran sekitar Rp60 triliun harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan jika diperlukan, guna memperkuat ketahanan pangan.
“Negara harus memastikan pangan tetap tersedia dan terjangkau, hingga masyarakat di desa dan wilayah terluar,” tegasnya.
DPR menilai, langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk melindungi Indonesia dari dampak krisis global, sekaligus memastikan masyarakat tidak terkena dampak pangan akibat situasi internasional yang tidak disebutkan.
