KabarIndonesia.id — Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Cadangan liquefied petroleum gas (LPG) bahkan kini berada di atas 10 hari, sebagai indikator kuatnya ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kondisi pasokan energi saat ini sudah jauh lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.
“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Impor Energi dari Timur Tengah Terbatas
Bahlil menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah relatif kecil. Impor dari wilayah tersebut hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara bahan bakar minyak (BBM) jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.
“Yang kita ambil dari Selat Hormuz hanya mentah, sekitar 20–25 persen. Kita tidak pernah mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah,” jelasnya.
Diversifikasi Pasokan Jadi Kunci
Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Sementara itu, pasokan LPG nasional juga diperoleh dari negara lain seperti Australia, sehingga tidak bergantung pada jalur distribusi di kawasan rawan.
“Kita sudah bisa mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Nigeria, Amerika, dan lainnya. Jadi insyaallah aman,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah terus memantau distribusi energi global, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri.
Harga BBM Nonsubsidi Masih Dikaji
Di sisi lain, pemerintah masih melakukan perhitungan terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi bersama badan usaha seperti Pertamina dan pihak swasta.
“Sampai saat ini kami masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” kata Bahlil.
Pemerintah menekankan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas pasokan energi demi mendukung perekonomian nasional dan menjaga daya beli masyarakat.
