KabarIndonesia.id — Drama politik di Tanah Air kian memanas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membuat geger PDI Perjuangan (PDIP) setelah mengeluarkan komando politik yang dinilai spektakuler dan mendadak. Jokowi memerintahkan seluruh relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode penuh.
Bagi PDIP, arahan ini bukan sekadar bentuk dukungan politik biasa. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai ada skema strategis yang sedang dimainkan di balik layar. Dugaan utama mereka: ini adalah “jurus penyelamatan” Jokowi menghadapi badai hukum terkait polemik ijazah yang kini mengancam dirinya dan putranya.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat bertemu dengan para relawannya di Solo, Jumat (19/9). Dengan tegas, ia memberikan arahan jangka panjang:
“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” ujar Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan tersebut janggal dan terbilang prematur. Pemerintahan Prabowo–Gibran bahkan belum genap setahun berjalan, tetapi Jokowi sudah berbicara mengenai Pilpres 2029.
“Pak Jokowi ini ya mungkin momennya, tapi terlalu cepat ya… apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi menyampaikan itu terlalu dini,” kata Andreas dalam tayangan Kompas TV, Senin (22/9).
Andreas kemudian menjelaskan analisis partainya. Menurutnya, manuver Jokowi sulit dilepaskan dari tekanan hukum yang sedang dihadapinya: kontroversi keabsahan ijazah. Isu ini tidak hanya menyeret Gibran, yang kini menjabat Wakil Presiden, tetapi juga Jokowi sendiri belakangan dikabarkan menghadapi persoalan serupa.
“Ya kan kita lihat situasi saat ini. Serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah, kemudian Gibran juga dipersoalkan. Ini tentu memerlukan mekanisme escape, semacam mekanisme penyelamatan,” tegas Andreas.
Kecurigaan PDIP bukan tanpa dasar. Andreas mengingatkan publik pada “kecerdikan” politik Jokowi menjelang Pilpres 2024. Saat itu, aturan konstitusi mengenai batas usia calon wakil presiden diubah secara kontroversial oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memungkinkan Gibran lolos.
“Kita tahu Pak Jokowi sangat cerdik dalam berpolitik. Dengan pengalaman di periode sebelumnya, beliau mampu memainkan seluruh instrumen kekuasaan untuk memastikan anaknya menjadi wakil presiden,” jelas Andreas.
Bagi PDIP, ini menjadi bukti bahwa Jokowi mahir memanfaatkan instrumen kekuasaan demi tujuan politik pribadi. Kini, komando ‘dua periode’ tersebut dicurigai sebagai strategi jitu untuk mengamankan posisi dirinya dan Gibran dari tekanan hukum yang sedang mengintai.
