KabarIndonesia.id — Penetapan awal Ramadhan di Indonesia kembali berpotensi berbeda pada tahun 2026. Perbedaan ini muncul antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pemerintah melalui Kementerian Agama, yang menggunakan metode penentuan awal bulan hijriah yang tidak sama.
Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut diumumkan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Keputusan ini berpedoman pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Dengan penetapan tersebut, Muhammadiyah memastikan bahwa hilal telah memenuhi kriteria wujudul hilal pada akhir bulan Syakban 1447 H, sehingga Ramadhan dapat dimulai keesokan harinya.
Metode hisab yang digunakan Muhammadiyah mengandalkan perhitungan astronomis untuk menentukan posisi bulan secara matematis dan ilmiah, tanpa menunggu hasil pengamatan langsung di lapangan.
Pendekatan ini memberikan kepastian waktu sejak jauh hari bagi warga Muhammadiyah dalam mempersiapkan ibadah puasa.
Sementara itu, pemerintah masih menggunakan metode rukyatul hilal, yakni pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit di sejumlah titik pengamatan di Indonesia. Karena itu, penetapan awal Ramadhan versi pemerintah belum bersifat final.
Berdasarkan kalender yang dirilis Kementerian Agama, awal Ramadhan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Jika perkiraan tersebut digunakan, maka bulan Ramadhan akan berlangsung selama 30 hari dan berakhir pada Jumat, 20 Maret 2026, sebelum masuk 1 Syawal pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Namun demikian, kepastian awal Ramadhan versi pemerintah baru akan ditentukan melalui sidang Isbat yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Februari 2026. Sidang tersebut akan melibatkan unsur pemerintah, ormas Islam, pakar astronomi, serta lembaga terkait lainnya.
Dengan kondisi ini, awal Ramadhan 1447 H dipastikan 18 Februari 2026 versi Muhammadiyah, sementara versi pemerintah masih menunggu hasil sidang Isbat.
Potensi perbedaan satu hari dalam memulai puasa pun kembali terbuka, sebagaimana yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
