KabarIndonesia.id — Sebanyak 2.752 Warga Negara Indonesia (WNI) tercatat telah melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, Kamboja, hingga 29 Januari 2026 pukul 18.30 waktu setempat.
Ribuan WNI tersebut meminta bantuan untuk dapat ditarik ke Tanah Air, menyusul keluarnya mereka dari sindikat penipuan berani di Kamboja.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa sebagian WNI telah kembali ke Indonesia dengan fasilitas KBRI, meski jumlahnya masih terbatas.
“Dari 2.752 WNI yang melapor, sebagian sudah kembali ke Indonesia, namun jumlahnya masih relatif kecil,” ungkap Dubes RI dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (29/1/2026).
Untuk mempercepat proses kepulangan, KBRI Phnom Penh mengintensifkan asesmen terhadap seluruh laporan yang masuk.
Hingga kini, sekitar 50 persen laporan telah melalui proses asesmen, dan tidak ditemukan indikasi WNI sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam upaya memfasilitasi kepulangan, KBRI juga mempercepat penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
Langkah ini diperkuat dengan kehadiran tim perbantuan teknis kedua dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang tiba di Phnom Penh pada Rabu malam (28/1) dan langsung bekerja di lapangan.
Selain itu, KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja guna memperoleh keringanan denda keimigrasian bagi WNI yang melebihi masa tinggal.
Hasilnya, hampir 800 WNI telah mendapatkan sanksi keringanan, dan pihak berwenang setempat diminta segera mengatur proses kepulangan mereka.
Di tengah keterbatasan kapasitas penampungan sementara dan terus bertambah jumlah WNI yang datang, KBRI mengimbau WNI yang telah memiliki SPLP serta memperoleh keringanan keimigrasian agar segera membeli tiket dan memproses kepulangan secara mandiri, guna menghindari pengurungan di lokasi penampungan.
KBRI Phnom Penh juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan serta memfasilitasi perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan.
Demi kelancaran proses deportasi, KBRI mengingatkan para WNI untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia, terutama terkait dukungan biaya kepulangan.
