KabarIndonesia.id — Ribuan aparat gabungan disiagakan untuk memastikan aksi unjuk rasa buruh di Jakarta Pusat berjalan aman dan tertib. Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.392 personel guna mengawal jalannya aksi yang digelar pada Senin (29/12/2025).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis dan profesional. Aparat diminta mengedepankan sikap persuasif selama berada di lapangan.
“Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan,” kata Susatyo.
Ia memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api. Fokus utama aparat adalah menjaga situasi tetap kondusif tanpa tindakan represif.
Aksi unjuk rasa tersebut rencananya diikuti oleh Pengurus Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat. Adapun titik utama aksi berada di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Sebanyak 1.392 personel gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres, hingga Polsek jajaran disebar di sejumlah titik strategis, terutama di sekitar Monas. Pengerahan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengurai kemungkinan kemacetan lalu lintas.
Susatyo juga mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melanggar aturan hukum.
“Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan dan taat pada aturan yang berlaku,” imbaunya, seperti dilansir Antara.
Selain itu, masyarakat dan pengguna jalan diimbau menghindari kawasan Monas dan sekitarnya selama aksi berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi lonjakan massa atau gangguan keamanan.
Diketahui, aksi buruh kali ini membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai masih di bawah 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5,89 juta, serta berada di bawah UMK Bekasi dan Karawang. Massa juga menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen.
Tak berhenti di situ, aksi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (30/12/2025) di Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 10.000 sepeda motor buruh dari seluruh Jawa Barat. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat mengembalikan dan menetapkan nilai UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) sesuai rekomendasi resmi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
