KabarIndonesia.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, akan melakukan evaluasi terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan gizi pemerintah benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, Nanik menegaskan fokus kepemimpinannya tidak hanya pada perluasan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Sebagai langkah awal, BGN akan melakukan moratorium sementara untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur MBG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan kapasitas dapur sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.
Selain penataan dapur, BGN juga akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Menurut Nanik, evaluasi terhadap data penerima menjadi penting agar program intervensi gizi lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.
Nanik menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan kualitas pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai petunjuk teknis dan standar yang telah ditetapkan.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.
Di sisi lain, BGN juga menyiapkan strategi khusus untuk memperluas jangkauan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satunya dengan membangun kolaborasi bersama perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Nanik, skema kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mendukung pelaksanaan program di daerah-daerah yang belum memiliki dukungan investasi atau infrastruktur yang memadai.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.
Melalui berbagai langkah evaluasi, penataan, dan penguatan kualitas tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Pemerintah berharap program ini tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.
