KabarIndonesia.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tiga seksi jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) akan difungsionalkan pada 2025. Ketiga seksi ini, yakni Seksi 3A, 3B, dan 5A, sementara belum dikenakan tarif saat mulai beroperasi.
Hal ini disampaikan Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Wilan Oktavian, dalam pertemuan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/11). Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol tersebut masih berlangsung dan ditargetkan dapat digunakan meskipun belum sepenuhnya rampung.
“Targetnya Seksi 3A, 3B, dan 5A akan fungsional pada Mei 2025. Fungsional artinya bisa digunakan, tapi belum bertarif, karena ketentuan tarif Tol IKN masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Wilan.
Menurutnya, pengelolaan jalan tol ini juga belum ditentukan karena masih perlu diskusi dengan berbagai pihak terkait. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penetapan tarif jalan tol nantinya.
Selain tiga seksi yang akan difungsionalkan, Kementerian PUPR menyatakan pembangunan untuk seksi lainnya, yakni Seksi 6A dan 6B, akan dilanjutkan pada 2024. Upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan keseluruhan jaringan Tol Akses IKN yang akan mendukung konektivitas utama menuju kawasan inti pemerintahan.
Tol Akses IKN diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas antara Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Saat ini, perjalanan dari Balikpapan menuju KIPP memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak tempuh 95 kilometer melalui Tol Balikpapan-Samarinda dan Lintas Sepaku.
Dengan adanya Tol Akses IKN, waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 45 menit dengan jarak hanya 57 kilometer. Percepatan perjalanan ini diharapkan mendukung aktivitas pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pengembangan wilayah sekitar IKN.
Pemerintah memandang pembangunan Tol Akses IKN sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung ekonomi dan pemerintahan. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu pendukung utama keberlanjutan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Terkait pengelolaan jalan tol, Wilan Oktavian menekankan bahwa keputusan mengenai operator tol IKN masih dalam pembahasan. Penentuan ini akan mempengaruhi skema tarif dan pelayanan yang diberikan.
Selain itu, PUPR juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan standar kualitas dan dapat beroperasi secara optimal ketika difungsionalkan.
Tak hanya tol, pemerintah juga terus membangun berbagai infrastruktur pendukung di sekitar kawasan IKN, termasuk fasilitas transportasi publik dan layanan dasar lainnya. Hal ini bertujuan menciptakan kawasan yang layak huni, modern, dan berkelanjutan.
Proyek ini didanai oleh anggaran negara serta melibatkan investor swasta untuk mendorong percepatan pembangunan. Pemerintah optimis proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal, meskipun terdapat tantangan teknis dan pendanaan.
Wakil Menteri PUPR, dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Anggaran infrastruktur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, pemerintah berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi IKN sebagai pusat pemerintahan maupun bagi masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan.
Tol IKN merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan ibu kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan masyarakat dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci sukses pembangunan ini.
(Sumber: kabarjawa.com)
