KABARINDONESIA.ID — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan program hilirisasi nasional dan kondisi ketahanan energi Indonesia dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Salah satu capaian yang dilaporkan kepada Presiden adalah rampungnya proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara perusahaan asal China, CATL, dan PT Aneka Tambang (Antam). Proyek strategis tersebut dijadwalkan diresmikan pada akhir Juli 2026.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai,” ujar Bahlil.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional yang dinilai masih berada dalam kondisi aman. Pemerintah memastikan pasokan energi tetap tersedia untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor industri.
“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti stabilitas layanan kelistrikan yang belakangan menjadi perhatian publik akibat pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pasokan listrik nasional, termasuk ketersediaan batu bara untuk pembangkit.
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik mencapai 180 hingga 190 juta ton.
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
Menurut Bahlil, secara kontrak pasokan batu bara sebenarnya tidak mengalami persoalan. Namun, PLN membutuhkan batu bara dengan kalori menengah untuk kebutuhan pencampuran (blending) agar operasional pembangkit berjalan optimal.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Pemerintah pun memastikan telah mengambil langkah cepat untuk membantu PLN menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, Kementerian ESDM juga meminta PLN mempercepat program pemeliharaan pembangkit guna mencegah gangguan serupa terulang kembali.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Untuk memperkuat pengawasan tata kelola pasokan batu bara, pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.
Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk memastikan layanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat hilirisasi industri nasional, memperkuat ketahanan energi, serta memastikan layanan publik yang andal sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia di masa mendatang.
