KabarIndonesia.id — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan telah menyerahkan 8 rekomendasi untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sejalan dengan visi misi mereka dalam Asta Cita. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi, guna mewujudkan ekonomi hijau yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.
Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, Indra Sari Wardani, menekankan perlunya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan dan menghindari energi baru seperti nuklir, hilirisasi batu bara, serta teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang memiliki emisi tinggi dan biaya mahal. Ia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan energi yang ada, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Menurutnya, transisi energi dapat menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada 2050, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta ramah lingkungan.
Selain itu, rekomendasi kedua adalah perlunya merumuskan peta jalan untuk pensiun dini PLTU dan menyiapkan jaringan pengamannya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022. Direktur Eksekutif Cerah Agung Budiono mengungkapkan bahwa pensiun dini PLTU, jika dilakukan lebih cepat dan digantikan dengan energi terbarukan, dapat membawa keuntungan ekonomi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan PDB hingga Rp82,6 triliun. Direktur Eksekutif Humanis Foundation, Tunggal Pawestri, menambahkan bahwa penting untuk memperhatikan dampak langsung terhadap masyarakat rentan, termasuk pekerja dan komunitas yang bergantung pada sektor PLTU.
