KabarIndonesia.id — Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, memberikan tanggapan terkait pidato Presiden Prabowo Subianto usai dilantik. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baru dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, terutama dalam hal hak-hak sipil dan politik, termasuk kebebasan berekspresi yang semakin menyempit, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sering terabaikan, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Usman menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak boleh dibatasi atau disesuaikan dengan keinginan penguasa.
“Jika pemerintah baru benar-benar serius mengenai pentingnya Indonesia bebas dari diskriminasi, maka perlindungan harus mencakup mereka yang vokal dan kritis terhadap kebijakan negara,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya pencabutan atau revisi peraturan yang dianggap bermasalah dan sering digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Usman mendesak agar ancaman, intimidasi, dan pelecehan terhadap pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, dan media diselidiki secara independen dan transparan.
Belum lagi, menurutnya, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, menjadi masalah serius yang harus diselesaikan. “Jika presiden benar-benar ingin mewujudkan masyarakat tanpa penindasan, harus ada akuntabilitas atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat,” tegasnya.
Usman juga menyoroti pentingnya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Ia berpendapat bahwa pengusutan tuntas pelanggaran tersebut sangat penting bagi korban yang berhak mendapatkan keadilan. “Korban berhak tahu siapa pelakunya dan mengapa pelanggaran itu terjadi. Pengungkapan pelanggaran HAM berat dapat mencegah terulangnya kekerasan di masa depan,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dapat mewujudkan sesuatu yang mustahil. Usman mengharapkan agar komitmen ini diikuti dengan upaya untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menegakkan keadilan,” tambahnya.
Ia mengusulkan agar langkah awal dimulai dengan mendukung proses yudisial untuk kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus kekerasan 1965 dan penghilangan paksa. “Pekerjaan rumah di bidang HAM tidak akan pernah selesai sampai negara mengungkapnya secara tuntas dengan proses peradilan yang independen,” tegasnya.
Usman menekankan bahwa demokrasi sangat erat kaitannya dengan kebebasan sipil. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia cenderung menurun ketika demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah dibubarkan secara represif, dan ketika jurnalis diteror karena laporan mereka.
“Masyarakat harus bebas dari ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan,” kata Prabowo dalam pidatonya. Menanggapi hal ini, Usman menegaskan bahwa janji-janji presiden harus dibuktikan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. “Jika ingin Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari penderitaan, itu juga berlaku untuk korban pelanggaran HAM yang menuntut keadilan,” pungkasnya.
