KABARINDONESIA.ID — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berharap Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberlanjutan peta jalan pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen hingga 2028 dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, penyampaian Nota Keuangan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah agenda strategis.
“Saya kira hari ini kita akan mendengarkan Nota Keuangan yang meneguhkan komitmen kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Eddy kepada media, Jumat (14/8/2026).
Menurut Eddy, komitmen tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hilirisasi, transisi energi, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Ini saya rasa merupakan salah satu bentuk dari kekuatan kita untuk bisa tetap menggenjot pertumbuhan ekonomi, melakukan hilirisasi, melaksanakan transisi energi, melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saya kira ini adalah hal-hal yang akan ditegaskan oleh Bapak Presiden,” kata Eddy.
PPHN Masih Dikaji
Di sisi lain, Eddy memastikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) belum akan diumumkan dalam Sidang Tahunan MPR RI kali ini. Bentuk hukum yang akan digunakan untuk menerapkan PPHN masih dalam tahap pengkajian setelah sebelumnya dibahas bersama Presiden.
MPR, kata dia, tengah mempertimbangkan tiga opsi payung hukum, yakni melalui amendemen Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR (Tap MPR), atau undang-undang.
“PPHN akan dilakukan pengkajian kembali untuk mencari bentuk hukum yang paling pas. Opsinya ada tiga: dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, melaksanakannya dengan melalui Tap MPR, maupun melalui Undang-Undang. Jadi bentuk hukum yang pas nanti akan ditentukan melalui Badan Pengkajian yang saat ini sedang mengkajinya,” tuturnya.
Jokowi hingga Jusuf Kalla Dijadwalkan Hadir
Eddy juga mengungkapkan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden telah mengonfirmasi kehadiran dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI.
“Dari yang kami peroleh, Mantan Presiden Bapak Joko Widodo akan hadir. Yang kami juga memperoleh konfirmasi Mantan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, Bapak Boediono juga akan hadir. Pak K.H. Ma’ruf Amin juga akan hadir,” papar Eddy.
Selain mantan Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah istri mantan kepala negara dan wakil kepala negara juga dijadwalkan menghadiri agenda tersebut.
“Termasuk istri-istri dari Mantan Presiden dan Wakil Presiden seperti Ibu Sinta Nuriyah akan hadir, dan juga Ibu Hamzah Haz juga akan hadir. Kita masih menunggu kehadiran yang lain-lain,” tambah legislator tersebut.
MPR Beri Catatan untuk Program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Eddy turut menanggapi dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah munculnya sejumlah insiden keracunan di lapangan.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi dan penataan program. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pembenahan agar mekanisme penyaluran MBG dapat berjalan lebih aman dan tepat sasaran.
“Sebagaimana disampaikan oleh Ketua BGN, ya itu kan sedang dalam proses penataan. Tentu dalam proses penataan butuh waktu. Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat,” ujar Eddy.
Meski masih membutuhkan pembenahan, Eddy menegaskan MPR tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Karena memang program MBG ini diperlukan di masyarakat dan ini menurut saya merupakan bagian dari proses yang sekarang dijalankan oleh Pak Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN,” pungkasnya.
