Oleh: Uslimin Usle – Direktur Pemberitaan KGI Network
KABARINDONESIA.ID — Keputusan Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar, tidak masuk dalam kontestasi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU di Jombang membuka pembacaan lain terhadap arah pengabdiannya. Alih-alih mempersempit peran, keputusan tersebut justru dinilai memberi ruang lebih luas bagi Nasaruddin untuk tetap memainkan peran strategis di tingkat nasional.
Nama Nasaruddin Umar sebelumnya sempat menjadi perhatian dalam dinamika Muktamar NU. Dengan rekam jejak sebagai ulama, cendekiawan, tokoh pesantren, Imam Besar Masjid Istiqlal, hingga Menteri Agama, ia dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin PBNU hingga periode berikutnya.
Namun, Nasaruddin memilih tidak masuk dalam kontestasi tersebut.
Pilihan itu sempat memunculkan kekecewaan dari sebagian kalangan yang melihat dirinya sebagai salah satu figur potensial untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa kapasitas Nasaruddin justru lebih dibutuhkan dalam ruang yang lebih luas daripada sekadar berada dalam struktur satu organisasi.
Dari Masjid hingga Pemberdayaan Umat
Salah satu kekuatan Nasaruddin terletak pada cara pandangnya terhadap agama dan kehidupan sosial.
Selama memimpin Masjid Istiqlal sebagai Imam Besar sejak 2016, ia memperlihatkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dialog, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Dalam pendekatan tersebut, spiritualitas dan kesejahteraan tidak ditempatkan sebagai dua hal yang terpisah.
Masjid dapat menjadi ruang yang menjembatani kebutuhan keagamaan dengan tantangan kehidupan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas dasarnya.
Pandangan semacam itu ikut memperkuat posisi Nasaruddin sebagai tokoh yang mampu menghubungkan tradisi keislaman dengan perubahan sosial.
Posisi Strategis sebagai Menteri Agama
Sebagai Menteri Agama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Nasaruddin memegang ruang pengabdian yang jauh lebih luas.
Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan umat Islam atau Nahdlatul Ulama, tetapi mencakup seluruh umat beragama di Indonesia.
Posisi tersebut membuat perannya bersinggungan langsung dengan isu kerukunan, pendidikan agama, pelayanan keagamaan, hingga penguatan moderasi beragama.
Rekam jejak Nasaruddin selama ini juga menempatkannya sebagai salah satu figur yang dikenal membawa pesan Islam moderat dan terbuka terhadap dialog lintas agama.
Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ia berada pada posisi simbolik yang kuat dalam menghadirkan wajah Islam yang teguh dalam keyakinan namun tetap membuka ruang penghormatan terhadap perbedaan.
Dalam masyarakat yang mudah terbelah oleh sentimen identitas, figur dengan kemampuan membangun komunikasi lintas agama dan golongan dinilai semakin dibutuhkan.
Atas dasar itu, kapasitas Nasaruddin tidak lagi hanya dipandang sebagai milik satu organisasi, melainkan sebagai salah satu aset kebangsaan.
Ekoteologi Jadi Gagasan Strategis
Dimensi lain yang membuat posisi Nasaruddin semakin relevan adalah gagasannya mengenai ekoteologi.
Konsep tersebut menempatkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Melalui pendekatan ini, pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata dipandang dari kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap lingkungan.
Gagasan tersebut menjadi penting ketika Indonesia menghadapi deforestasi, pencemaran, krisis iklim, eksploitasi sumber daya alam, hingga konflik agraria.
Persoalan lingkungan tidak cukup hanya dijawab melalui regulasi dan instrumen ekonomi. Dibutuhkan perubahan cara pandang mengenai hubungan manusia dengan alam.
Dalam konteks itu, Nasaruddin memiliki posisi unik karena mampu mempertemukan agama, lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan dalam satu kerangka pemikiran.
Tidak Memimpin PBNU Bukan Berarti Kehilangan Pengaruh
Menjadi Ketua Umum PBNU tentu merupakan posisi yang strategis dan memiliki pengaruh besar. Namun, jabatan tersebut tetap berada dalam struktur organisasi tertentu.
Sementara Nasaruddin saat ini memiliki ruang untuk menjembatani lebih banyak kepentingan.
Ia dapat memainkan peran dalam hubungan antara agama dan negara, Islam dan agama lain, pesantren dan modernitas, spiritualitas dan ekonomi, hingga pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Karena itu, keputusan tidak masuk dalam kontestasi PBNU tidak selalu harus dibaca sebagai kehilangan peluang.
Sebaliknya, keputusan tersebut dapat dilihat sebagai pilihan untuk mempertahankan ruang pengabdian yang lebih luas.
PBNU tetap membutuhkan kepemimpinan terbaik untuk menjawab tantangan organisasi. Namun, negara juga membutuhkan figur yang mampu berdiri di tengah berbagai kepentingan dan menjaga keseimbangan di tengah masyarakat yang semakin kompleks.
Nasaruddin mungkin tidak akan menakhodai PBNU hingga 2031. Namun, hal itu tidak otomatis membuat kontribusinya terhadap NU, umat Islam, dan bangsa Indonesia berkurang.
Dengan tetap menjalankan amanah sebagai Menteri Agama serta mempertahankan perannya sebagai ulama dan cendekiawan, Nasaruddin masih memiliki ruang besar untuk menjadi figur yang menjembatani berbagai kepentingan.
Pada akhirnya, pengabdian tidak selalu ditentukan oleh posisi tertinggi dalam sebuah organisasi.
Bagi Nasaruddin Umar, keputusan berada di luar kontestasi PBNU justru dapat membuka ruang yang lebih luas untuk menjaga moderasi, persatuan, kemajuan umat, dan kepentingan bangsa.
