KabarIndonesia.id — Langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam reshuffle kabinet terbaru dinilai melampaui sekadar rotasi biasa.
Sejumlah pakar menilai keputusan mengejutkan ini merupakan respons langsung atas desakan publik dan tekanan pasar di tengah kompleksitas ekonomi yang kian meningkat.
Dalam forum diskusi virtual Policy+, Jumat (12/9/2025), Julian Aldrin Pasha dari The Habibie Center menyebut Presiden Prabowo berada di bawah tekanan yang tidak ringan. Arahan baru, dinamika pasar, serta sorotan publik membuat setiap langkah Menteri Keuangan diawasi dengan cermat. Perombakan kabinet itu pun memunculkan reaksi negatif dari masyarakat, yang tak dapat dipungkiri, ujar Julian.
Tuntutan publik mencakup transparansi dan jawaban nyata atas tingginya biaya hidup.
Menurut Julian, sebagian besar masyarakat kini terjerat masalah finansial serius, sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih solutif. Banyak warga yang terjebak dalam jeratan pinjaman daring maupun perjudian akibat kesulitan ekonomi. Kebijakan baru, kata dia, semestinya menjadi bagian dari solusi. Ia menambahkan, strategi reshuffle demi meredam keresahan publik bukanlah hal baru. Presiden sebelumnya pun kerap menempuh langkah serupa. Protes masyarakat dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan pernah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan perombakan kabinet. Reshuffle dipandang sebagai instrumen untuk memulihkan kembali kepercayaan publik, jelasnya.
Meski demikian, Julian menekankan bahwa dampak konkret dari langkah ini baru bisa terlihat dalam beberapa bulan mendatang. “Kita perlu menunggu tiga hingga empat bulan ke depan untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Policy+ Raafi Seiff menyoroti keluarnya Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih. Padahal, sosok tersebut selama ini dikenal memiliki keterikatan erat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Menurut saya, ini menandai pergeseran loyalitas sekaligus momentum Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi,” kata Raafi, Jumat (12/9/2025). Dengan mundurnya Budi Gunawan yang selama ini terkait kuat dengan PDIP, langkah tersebut merepresentasikan sinyal kebijakan sekaligus sinyal politik yang tidak dapat diabaikan.
