KabarIndonesia.id — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk menyiapkan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan tertundanya keberangkatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kami menyiapkan berbagai skenario dengan fokus utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelas Dahnil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah sebelum memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai rencana.
Ia menyampaikan bahwa jika kondisi keamanan tetap stabil dan tidak terjadi eskalasi konflik yang berpotensi membahayakan jemaah, maka jadwal keberangkatan kloter pertama tetap akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, Arah Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman dan terencana.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR jika konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.
Dahnil menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi mitigasi, termasuk penentuan jalur penerbangan yang lebih aman untuk menghindari wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian jadwal keberangkatan jika situasi keamanan dinilai tidak menguntungkan.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario tertunda bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan bermimpi dengan DPR dan menyesuaikan dengan Arah Presiden,” sambungnya.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh skenario tersebut disiapkan sebagai langkah mitigasi agar ibadah haji tahun ini tetap dapat berjalan dengan aman, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
