KabarIndonesia.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diguncang persoalan. Kali ini bukan terkait mutu makanan, melainkan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan pekerja dapur terhadap seorang jurnalis. Munir, wartawan media daring, menjadi korban setelah diduga dianiaya oleh seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Insiden itu bermula saat Munir tengah meliput kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SDN 01 Gedong pada Selasa (30/9) pagi. Ia bersama rekannya dari sebuah stasiun televisi menelusuri sumber makanan yang diduga menyebabkan insiden tersebut. Penelusuran membawa mereka ke SPPG Gedong 2. Namun, bukannya memperoleh informasi, keduanya justru dilarang masuk untuk menyaksikan proses pengolahan makanan.
Setelah mengetahui bahwa makanan yang diduga bermasalah berasal dari SPPG Gedong 1, Munir dan rekannya bersiap meninggalkan lokasi. Pada saat itulah sebuah mobil pengangkut makanan tiba di SPPG Gedong 2. Sesuai tugas jurnalistiknya, Munir merekam momen tersebut dari luar area gedung.
Tindakan itu memicu reaksi keras dari seorang pegawai berusia lanjut. “Begitu saya ambil video, langsung dilarang. Saya jelaskan bahwa saya berada di area publik, jadi tidak ada dasar untuk melarang,” tutur Munir.
Namun penjelasan tersebut tak meredakan situasi. Pegawai itu justru semakin agresif. “Saya hendak beranjak pergi ke SPPG Gedong 1, tiba-tiba dia mengepalkan tangan dan mencoba memukul, lalu mencekik saya,” ungkap Munir. Rekan Munir dari televisi swasta pun nyaris menjadi sasaran serangan saat berupaya melerai.
Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya serius. Mengapa seorang pekerja dapur begitu represif hingga berani melarang peliputan dan melakukan kekerasan fisik? Apakah ada sesuatu yang sengaja ditutupi di balik dapur SPPG tersebut?
Munir menyatakan akan melaporkan dugaan penganiayaan ini kepada pihak kepolisian. Insiden tersebut menambah daftar panjang kontroversi program MBG, yang sebelumnya sudah tercoreng kasus keracunan massal.
Kasus ini kini bukan hanya soal kualitas pangan. Ia menjelma menjadi isu transparansi, akuntabilitas, dan potret arogansi yang kian mencoreng wajah salah satu program prioritas pemerintah.
