KabarIndonesia.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Gelombang kritik pun bermunculan, mendorong desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan pelaksanaan program ini.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah menghidupkan kembali peran kantin sekolah sebagai alternatif penyedia makanan sehat. “Kenapa tidak digiatkan saja kantin-kantin sekolah?” ujar Yuli Supriyati, Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas), dalam aksi warga menolak MBG di sekitar kawasan Monas, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Yuli, langkah tersebut bukan hanya menjaga keberlangsungan rezeki para pedagang, tetapi juga bisa memperkuat fungsi kantin sebagai pusat penyedia pangan bergizi. Ia menekankan perlunya keterlibatan tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan di sekolah. “Tempatkan ahli-ahli gizi di setiap kantin. Di sekolah internasional, mereka sudah memiliki dapur sendiri dengan pengawasan ahli gizi,” imbuhnya.
Yuli menegaskan bahwa akses terhadap makanan sehat tidak boleh menjadi hak eksklusif bagi kalangan tertentu. “Jangan sampai anak-anak dari keluarga miskin, yang bersekolah di pinggiran atau di sekolah negeri dan swasta menengah ke bawah, kehilangan hak untuk sehat. Itu tidak adil,” ujarnya.
Senada, Rusmarni Rusli dari Srikandi Indonesia menyoroti kebiasaan konsumtif anak-anak perkotaan. Menurutnya, banyak dari mereka justru sudah mengonsumsi jajanan berlebihan. “Anak-anak kota, jajannya sering lebih mahal dari satu porsi MBG. Kadang hanya satu minuman saja sudah melebihi anggaran MBG. Jadi mereka mempertanyakan manfaatnya. Akhirnya, malah jadi pemborosan,” kata Rusmarni.
Karena itu, ia menilai evaluasi mendalam harus dilakukan sebelum MBG diterapkan secara penuh. “Perlu dipetakan, apakah sekolah ini benar-benar membutuhkan? Apakah wilayah itu relevan untuk menjalankan MBG? Itu yang seharusnya jadi dasar,” jelasnya.
Rusmarni juga mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menangguhkan sementara program tersebut sampai mekanismenya matang dari hulu ke hilir. “Itulah kenapa kami meminta Pak Prabowo mengevaluasi total, hentikan dulu sementara. Kalau perangkat dan mekanismenya sudah benar-benar siap, silakan lanjutkan,” tegasnya.
