Oleh: Damar Juniarto, pendiri Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi (PIKAT)
KabarIndonesia.id — Tata kelola AI harus lebih baik daripada tata kelola Internet, dimana seringkali tata kelola lebih sering bersifat top-down daripada partisipatif. Di India AI Impact Summit, upaya menyuarakan kegelisahan Global South dibunyikan. Apakah berdampak?
Setelah penerbangan sembilan jam, saya mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi tengah malam, tepatnya pada 16 Februari 2026 pukul 00.14 waktu India.
Langit masih gelap, angin dingin menusuk kulit. Meski kendaraan yang melintas tidak banyak, hanya satu dua mobil dan beberapa bajaj, debu tetap beterbangan di udara, terlihat jelas saat lampu jalan menyoroti jalan-jalan yang lengang.
Saya menurunkan jendela taksi untuk melihat ratusan spanduk India AI Impact Summit membentang dari bandara menuju hotel. Puluhan karangan bunga, lampu hias berkelap-kelip, dan aroma perayaan besar terasa di New Delhi.
Pertanyaan saya muncul: apakah ini benar-benar sebuah perayaan?
Sebagai seseorang yang telah menghadiri Internet Governance Forum sejak 2013, saya khawatir AI Impact Summit dimaksudkan tidak lebih dari sekadar forum diskusi, ruang gema tingkat tinggi antara pemimpin negara dan CEO Big Tech, sementara pihak lain terabaikan.
Selama bertahun-tahun saya belajar bahwa multistakeholderisme dalam tata kelola internet adalah hal yang ideal. Namun dalam praktiknya, alih-alih menjadi lingkungan kolaboratif di mana masyarakat sipil, investor, dan komunitas teknis memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah, tata kelola kerap menutupi secara top-down.
Sebagai pendiri PIKAT (Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi) yang merupakan lembaga penelitian dari Indonesia, salah satu negara Global Selatan, saya datang dengan satu misi: memadukan keheningan di tengah AI Impact Summit.
Sejak penelitian dimulai pada tahun 2024, kami fokus memastikan nilai-nilai demokrasi dihormati dan dijunjung tinggi dalam teknologi digital serta inovasi AI.
Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Future Shift Labs untuk berbagi perspektif dalam sesi Masa Depan Teknologi yang Adil: Kesetaraan, Keamanan & Akuntabilitas dalam AI.
Saya duduk di panel bersama moderator Vidhi Barsma dan pembicara lain di bidang AI Safety: Lipika Kapoor dari NABU Sciences dan Massachusetts Institute of Technology, Niki Iliadis dari The Future Society, serta Pauline Charazac dari Center for AI Safety.
Dalam panel tersebut, saya menyampaikan pengamatan terbaru mengenai isu yang kurang dieksplorasi selama India AI Impact Summit: penelitian tentang pengambilalihan salah satu fondasi paling mendasar kehidupan politik modern, peran pers yang semakin berkurang sebagai pilar keempat demokrasi dan bagaimana AI membentuk realitas bersama masyarakat.
Fenomena zero click perlahan membunuh ekosistem manusia. Pembaca cukup membaca ringkasan AI tanpa mengunjungi sumber asli, sehingga terjadi penurunan drastis lalu lintas ke banyak media.
Data Reuters Institute pada Januari 2026 menunjukkan potensi penurunan kunjungan hingga 43 persen dalam tiga tahun.
Apalagi salah satu media cek fakta di Indonesia kehilangan lebih dari 90 persen lalu lintas. Kami menilai kondisi ini sebagian dipicu ringkasan AI berbasis LLM dan penggunaan luas fitur seperti “@grok is it true?”.
Jika dampak ekonomi belum cukup, dampak politiknya lebih terbengkalai. Bias AI bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk kurasi ideologis sistemik yang menentukan batas wacana digital yang dianggap sah.
AI dapat menghadirkan pandangan sepihak, memicu fragmentasi epistemik, dan memperkuat polarisasi. Temuan akademisi, termasuk dari Universitas Columbia, menunjukkan AI tidak sepenuhnya netral dan berpotensi membawa bias politik dari pengembangnya.
Perubahan besar dalam cara memperoleh informasi membuat AI menjadi perantara yang tidak hanya mengembangkan cara kita mencari informasi, tetapi juga secara bersamaan mengikis, bahkan mengeksploitasi, informasi itu sendiri.
Di era AI, semakin jelas nilai-nilai demokrasi yang tergerus oleh kolonialisme digital. Oleh karena itu, mencegah kerusakan demokrasi harus dimulai dengan melindungi ekosistem pers dan mempertahankan keberagaman pemikiran serta informasi manusia di tengah dominasi AI.
Terlepas dari kepentingan pemimpin negara maupun pengembang teknologi, nilai demokrasi tidak dapat dikompromikan. Pada akhirnya, manusia harus tetap menjadi pengambil keputusan terakhir.
