KabarIndonesia.id — Gelombang ketidakpercayaan masyarakat semakin meningkat sepanjang tahun 2025. Itulah sinyal keras yang muncul dari penelitian tahunan Deep Intelligence Research (DIR), yang memotret ratusan ribu percakapan warganet dan menggambarkan hubungan negara–warga berada di titik paling rawan.
Hasil temuan tersebut disampaikan dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar Deep Intelligence Research bersama DEEP Indonesia dan Rumah Perubahan di Bekasi, Selasa (2/12/2025).
Pada forum itu, Guru Besar Ilmu Manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., mengingatkan bahwa dunia kini bergerak di fase baru dengan ritme yang jauh melampaui kemampuan institusi tradisional.
“Sekarang zaman perang makin murah. Dulu negara mengirim tentara manusia, sekarang cukup mengirim mesin, drone, dan kecerdasan buatan. Kita sudah tidak hidup di era disrupsi. Ini sudah memasuki Quantum Age… Jika negara tidak cepat beradaptasi, kita bisa kalah bahkan tanpa tahu siapa musuhnya,” ujarnya dalam Keynote Speak.
Menurut Rhenald, perubahan pada era Kuantum tidak lagi linier. Teknologi meloncat lebih cepat daripada intuisi politik dan birokrasi pemerintahan.
“Di Quantum Age, intuisi politik tidak cukup. Negara harus mengambil keputusan secepatnya teknologi bergerak,” tegasnya.
Riset Deep Intelligence: Kepercayaan Publik Terus Tergerus Sepanjang 2025
Dalam sesi pemaparan penelitian, Direktur DEEP Indonesia sekaligus Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengungkapkan hasil analisis AI yang mencakup 174.730 percakapan publik sepanjang tahun 2025. Temuan utamanya: krisis kepercayaan publik menguat signifikan.
“Percakapan publik didominasi isu otoritarianisme, konflik elite, PSU yang berlarut-larut, hingga mengecewakan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah. Lonjakan terbesar terjadi saat demo nasional 28 Agustus lalu,” kata Neni.
Isu hukum juga menjadi sorotan. Menurut penelitian, masyarakat menilai penegakan hukum semakin tidak konsisten.
Narasi soal RUU KUHAP serta kasus Hasto, Tom Lembong, hingga Ira Puspadewi menjadi pemicu besar sentimen negatif. Bahkan, narasi “KPK sudah tidak relevan” muncul sebagai salah satu yang paling menetap.
Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencuri perhatian, namun tak lepas dari kritik masyarakat, terutama terkait kesiapan lapangan dan kebijakan pelaksanaan.
“Janji pertumbuhan ekonomi 8% juga dinilai masyarakat sebagai harapan yang tidak realistis,” paparnya.
Dalam isu geopolitik, penelitian DIR menemukan jurang persepsi antara pemberitaan media dan opini publik mengenai krisis Gaza.
“Masyarakat menilai sikap pemerintah tidak konsisten… Ini menandakan hubungan negara dan warga berada di titik paling rawan,” ujar Neni.
Rhenald Kasali: Negara Tak Bisa Lagi Berpikir dengan Pola Lama
Menyanggapi temuan itu, Rhenald menegaskan urgensi perubahan tata kelola negara. Birokrasi yang lambat tidak lagi relevan dalam menangani ancaman yang bersumber dari teknologi.
“Ancaman masa depan tidak lagi datang dari tank dan pasukan, melainkan dari kecerdasan buatan, informasi palsu, dan serangan digital… Rakyat hidup dengan logika digital. Negara harus mengikuti ritme itu. Jika tidak berubah, maka ketidakpercayaan akan membesar dengan cepat,” katanya.
Diskusi Lintas Sektor: Demokrasi dan Tata Kelola Negara Butuh Pendekatan Baru
Forum refleksi akhir tahun ini menghadirkan berbagai tokoh lintas sektor, mulai akademisi, politisi, hingga praktisi big data. Hadir di antaranya:
-
Prof. Rhenald Kasali
-
Andi Widjajanto
-
Neni Nur Hayati
-
Atmaji Sapto Anggoro
-
H. Oleh Soleh
-
Muhammad Sarmuji
-
Muhammad Kholid
-
Yuhronur Efendi
Kehadiran mereka menegaskan bahwa tantangan demokrasi, hukum, ekonomi, dan pemerintahan memerlukan respons bersama lintas disiplin.
Penutup: Tantangan Indonesia Bukan Lagi Data, tapi kemampuan Bergerak
Menutup forum, Neni kembali menegaskan bahwa data big data bukan lagi masalah utama—kolaborasilah yang menentukan masa depan.
“Ketika big data sudah ada, pertanyaannya, bagaimana selanjutnya? Bagaimana kita bergerak? Dengan siapa kita bergerak? Karena di era seperti ini, kolaborasi adalah kuncinya,” ujarnya.
Karena tekanan, tanpa kerja sama antara pemerintah, legislator, akademisi, teknolog, dan sipil masyarakat, Indonesia akan kesulitan mengejar kecepatan perubahan di era yang diposisikan.
Tentang Deep Intelligence Research (DIR)
DIR adalah lembaga penelitian berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk memanfaatkan big data sebagai dasar pengambilan keputusan publik dan bisnis secara lebih presisi, cepat, dan transparan. Lembaga ini berdiri pada tahun 2025.
