KabarIndonesia.id — Pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai strategi mempercepat transformasi ekonomi menuju target Indonesia Emas 2045.
Program ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi menjadi kunci agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menghasilkan kemakmuran, bukan justru membawa risiko “kutukan” bagi negara.
“Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk suatu negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam,” kata Bahlil saat memberikan kuliah umum di Jakarta, dikutip Jumat (13/2/2026).
Bahlil menambahkan, industrialisasi dan hilirisasi merupakan syarat yang tak bisa ditawar bagi negara berkembang jika ingin naik kelas menjadi negara maju.
Ia menilai, tanpa penguatan industri pengolahan, negara kaya sumber daya akan sulit keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah.
“Dalam teori ekonomi tidak ada suatu negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Gak ada itu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dampak hilirisasi terhadap peningkatan nilai komoditas ekspor, yang menurutnya terbukti signifikan.
Bahlil mencontohkan komoditas nikel, yang nilai ekspornya melonjak setelah kebijakan larangan ekspor diberlakukan.
“Dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel mencapai 10%. Tahun 2017 ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar USD3,3 miliar, setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2020 nilai ekspor nikel meningkat menjadi USD33,9 miliar,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Bahlil turut memberi contoh negara-negara yang berhasil menjadi maju karena konsisten membangun industrialisasi dan hilirisasi, termasuk dengan kebijakan proteksi dan penguatan kandungan lokal.
“Pada abad ke 16 ketika Inggris menguasai industri sebagai bahan baku tekstil? Apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Gak ada. Amerika pada abad 19, dia menerapkan pajak impor 45%, tujuan apa? membangun industrinya di dalam negeri. Tiongkok pada tahun 80-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tapi TKDN 88%. Finlandia 60% sampai 70% Foreign Direct Investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, dan kemudian mereka menjadi negara hebat,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Bahlil tekanan hilirisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan, agar manfaatnya dirasakan merata oleh berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha lokal, masyarakat, pemerintah, hingga investor.
“Hilirisasi itu harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, adil bagi masyarakat, adil bagi pemerintah pusat, adil bagi investor. Kolaborasi ini yang baru bisa kita lakukan untuk mencapai apa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah yang menjadi cita-cita para founding father kita untuk berdikari dalam membangun bangsa dan negara,” tuturnya.
