KabarIndonesia.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (8/10/2025) mengumumkan bahwa kelompok perjuangan Palestina Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama kesepakatan Gaza yang diusulkan oleh Amerika Serikat.
“Saya sangat bangga untuk mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati tahap pertama Rencana Perdamaian kami,” kata Trump melalui unggahan di platform Truth Social miliknya.
Trump menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup pembebasan seluruh sandera dan penarikan pasukan Israel ke garis yang telah disepakati, sebagai langkah awal menuju perdamaian yang kuat, kekal, dan abadi.
Presiden AS itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan sebagai mediator, termasuk Turkiye, yang dinilainya telah membantu menciptakan “peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Sebelumnya, pada 3 Oktober, pejabat senior Hamas Mousa Abu Marzouk mengatakan pihaknya telah menyetujui secara prinsip rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diajukan oleh Presiden Trump.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Abu Marzouk menyebut Hamas mendukung garis besar rencana tersebut, meski pelaksanaan teknisnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa Hamas siap menyerahkan senjata kepada negara Palestina di masa depan, dengan menekankan bahwa masa depan rakyat Palestina harus ditentukan secara nasional, bukan sepihak oleh kelompok mana pun.
Sementara itu, pada 29 September, Gedung Putih merilis rancangan rinci rencana perdamaian tersebut. Dokumen itu mencakup gencatan senjata segera di Gaza, rekonstruksi besar-besaran wilayah, serta reorganisasi politik dan keamanan di bawah pengawasan badan internasional yang dibentuk melalui inisiatif Trump.
Rencana tersebut juga menetapkan bahwa Gaza akan menjadi zona bebas senjata selama masa pemerintahan transisi.
Selain itu, kesepakatan mengatur pembebasan seluruh sandera Israel dalam waktu 72 jam setelah persetujuan diberlakukan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.
Langkah ini menandai upaya diplomatik terbesar yang dilakukan pemerintahan Trump sejak konflik Gaza kembali memanas pada Oktober 2023.
