KabarIndonesia.id — Menjelang akhir 100 hari kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan mereka, meskipun ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian publik adalah kebijakan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Survei yang dilakukan oleh Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) pada periode 5-10 Januari 2025 bertajuk “Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional” ini mencatat bahwa secara umum, kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Survei ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti sosial, ekonomi, dan politik, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan dalam 100 hari pertama.
Menurut Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, meskipun ada kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintah, isu kenaikan PPN 12% tetap menjadi salah satu topik yang menuai banyak pro dan kontra.
“Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12% masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ungkap Herry pada 15 Januari 2025.
Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik (52,81%) merasa bahwa pemerintah telah bekerja secara optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi.
Di sisi lain, sekitar 27,84% responden tidak setuju dengan penilaian tersebut, sementara 10,85% netral, dan 8,49% tidak menjawab atau tidak tahu.
Lebih lanjut, sekitar 42,48% publik menilai bahwa pemerintah belum cukup optimal dalam menjamin perlindungan terhadap demokrasi, seperti kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Meskipun demikian, di sisi positifnya, pemerintah Prabowo-Gibran dianggap telah berhasil memberikan kinerja yang baik dalam mengelola aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Kinerja ini terlihat dari persepsi publik yang menilai kementerian dan pejabat negara yang bekerja secara optimal.
Salah satu kementerian yang mendapat pujian adalah Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Saifullah Yusuf.
Sebanyak 29,52% responden menyatakan bahwa Kementerian Sosial telah bekerja optimal, diikuti oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketika responden ditanyakan secara spontan mengenai siapa menteri atau pejabat negara yang dianggap bekerja optimal selama 100 hari pertama pemerintahan, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, menjadi pilihan utama dengan 29,91% suara.
Diikuti oleh Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dengan 23,63% suara. Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyanti, juga memperoleh persentase signifikan, yaitu 18,76%.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi masing-masing memperoleh 11,86% dan 11,52% suara.
Kinerja para pejabat negara ini dinilai oleh publik berdasarkan beberapa faktor, termasuk komunikasi (30,45%), integritas (21,61%), dan kepemimpinan (19,43%).
Faktor-faktor ini mencerminkan kualitas kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing kementerian dan pejabat negara dalam periode 100 hari pertama pemerintahan.
Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (57,95%) merasa bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
Hal ini juga tercermin dalam persepsi publik yang optimis terhadap perlindungan sosial, di mana 52,49% responden merasa pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan sosial yang lebih baik.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beras, dan cadangan pangan lainnya juga dinilai cukup optimal.
Sebanyak 68,72% responden setuju bahwa program bantuan sosial telah berjalan dengan baik, sementara 24,05% tidak setuju.
Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memungkinkan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Di bidang ekonomi, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian juga mendapat respon positif, meskipun ada ketidaksepakatan di kalangan sebagian masyarakat.
Sebanyak 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi pemerintah telah berjalan optimal, sementara 41,63% menilai sebaliknya.
Dalam hal ini, 51,64% publik merasa bahwa kebijakan pemerintah telah meningkatkan taraf ekonomi pribadi atau keluarga mereka, dan 51,81% percaya bahwa kebijakan pemerintah telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, meskipun ada banyak respon positif, kebijakan pemerintah dalam menaikkan PPN menjadi 12% justru mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat.
Sebanyak 55,34% publik tidak setuju dengan kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
Hanya 40,46% yang mendukung kebijakan ini, karena dinilai rasional dan logis dalam konteks pembiayaan pembangunan negara.
Harapan publik terhadap pemerintah tetap tinggi, terutama dalam menjamin subsidi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Survei ini menunjukkan bahwa 68,37% responden mendukung kebijakan subsidi alternatif, sementara hanya 28,93% yang menolak.
Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran yang cukup seimbang mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski ada beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan dikaji lebih dalam, publik secara umum merasa puas dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi ke depan.
Survei ini melibatkan 1.189 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode simple random sampling, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Dengan data yang cukup representatif ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan yang kontroversial, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan kinerja yang memadai dalam 100 hari pertama mereka.
Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus lebih memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat, seperti kenaikan PPN, dan terus memperbaiki kebijakan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
