KabarIndonesia.id — Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dinilai memberikan efek negatif jangka panjang kepada masyarakat.
Sebab, insentif yang diberikan pemerintah hanya beberapa bulan saja, sementara dampaknya bisa lebih lama.
Apalagi, PPN 12 persen ternyata tidak hanya untuk barang mewah.
Namun juga menyasar barang yang dikonsumsi masyarakat, seperti peralatan elektronik, suku cadang kendaraan bermotor, platform digital, sabun mandi, hingga detergen.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menjelaskan kenaikan PPN menjadi 11 persen saja masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat.
Sementara mulai 2025, masyarakat harus kembali dihadapkan dengan PPN 12 persen.
“Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak. Selain itu kenaikan PPN 12 persen tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12).
Selain itu, paket kebijakan ekonomi pemerintah cenderung berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan yang berarti.
Dia mencontohkan, insentif diskon tarif listrik 50 persen dan bantuan beras 10 kg hanya berlaku dua bulan.
Insentif dan stimulus pemerintah hampir mengulang dari insentif yang sudah ada.
PPN perumahan DTP (ditanggung pemerintah), PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5 persen sudah ada sebelumnya.
“Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10 kg yang hanya berlaku 2 bulan, sementara efek negatif naiknya tarif PPN 12 persen berdampak jangka panjang,” katanya.
Bhima mengatakan, pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP 3 persen untuk kendaraan Hybrid.
Ini semakin membuat kontradiksi, keberpihakan pemerintah ternyata jelas pro terhadap orang kaya karena kelas menengah justru diminta membeli mobil Hybrid disaat ekonomi melambat.
“Harga mobil Hybrid pastinya mahal, dan ini cuma membuat konsumen mobil listrik EV yang notabene kelompok menengah atas beralih ke mobil Hybrid yang pakai BBM. Bagaimana bisa ini disebut keberpihakan pajak?” kata Bhima.
“Pemberian insentif berupa Ditanggung Pemerintah (DTP) bisa dicabut kapan saja dan menimbulkan ketidakpastian tarif PPN barang-barang tersebut kelak. Kebijakan ini justru bisa melanggar UU tentang PPN baik di HPP ataupun UU lainnya. Klaim Sri Mulyani dan Airlangga kenaikan tarif PPN untuk mematuhi UU HPP hanya omong kosong belaka,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.
Nailul menjelaskan, dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga negatif.
Ketika tarif PPN di angka 10 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5 persen.
Setelah tarif meningkat menjadi 11 persen terjadi perlambatan dari 4,9 persen di 2022 dan menjadi 4,8 persen 2023.
“Diprediksi tahun 2024 semakin melambat.” imbuh Huda.
Secara penerimaan negara, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan.
Namun, dampak psikologisnya terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar.
Data pertumbuhan pengeluaran konsumen untuk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) yang hanya naik 1,1 persen menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah.
Kenaikan tarif ini hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Momentum pengumuman kenaikan PPN 12 persen ini juga dinilai tidak tepat, karena dilakukan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, saat produsen cenderung menaikkan harga lebih tinggi dari biasanya. Hal ini berpotensi memperburuk beban pengeluaran masyarakat di tengah lonjakan konsumsi akhir tahun,” pungkasnya. (Sumber: KabarSunda.com)
