Kabar Makassar — Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menghadiri rapat Kerja Pemerintah Pimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI. Untuk kali ini, SYL hadir bersama Ketua DPRD Sulsel H.M Roem membahas hal terkait pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa 23 januari 2018. Presiden Jokowi mengundang para pimpinan negara dan pimpinan daerah untuk membahas kemudahan berusaha karena dianggap memiliki momentum sangat baik, apalagi juga didukung oleh kepercayaan dunia internasional yang baik kepada Indoenesia. "Pada hari ini kita hanya ingin membicarakan satu hal saja mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di negara kita, terutama di daerah," kata Jokowi membuka rapat. Berdasarkan Indeks Ease of Doing Business atau kemudahan memulai usaha di Indonesia di tahun 2014 berada pada posisi ke-120, saat ini membaik, berada di posisi ke-72 (tahun 2017). Jokowi menguraikan bahwa lompatan ini sangat tinggi. Kemudian terkait urusan cadangan devisa, Indonesia berada pada posisi USD130-an miliar. Cadangan devisa ini tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Terkait indeks harga saham, Jokowi menjelaskan bahwa banyak yang meragukan apakah tahun 2017 mampu tembus di angka Rp6000, namun saat ini berada pada angka Rp6600. Lembaga rating internasional juga memberikan nilai investment grade rate Indonesia yang semakin membaik. Terdapat dua faktor kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu, investasi dan ekspor. "Hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Problemnya ada di sini, investasi ngantri di depan kita ribuan," sebut Jokowi. Untuk itu kemudahan berinvestasi perlu dilakukan, salah satunya adalah membuat sebuah Single Submission yang didahului dengan pembentukan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Single Submission sendiri terdiri dari lintas kementerian. Unit itu bakalan mengawal proses investasi mulai dari awal hingga akhir. Jika investor menemui kendala di pertengahan jalan, maka unit akan membantu menyelesaikannya. "Salah satu tujuan dari Single Submission yang kita bicarakan hari ini adalah bersama sama bisa ditelaah dan dibedah aturan-aturan persyaratan ijin mana yg harus dipangkas, mana yg harus disederhanakan, dan mana yang harus dihilangkan. Kita harus mengharmonisasi kembali kebijakan Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Pemda," urai Jokowi. Diketahui, Single Submission dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbeda, PTSP pada pelayanannya, sedangkan Single Submission ini yang mengawalnya. Usai mengikuti rapat, SYL mengatakan akan segera menindak lanjuti perintah presiden. "Kita akan tindak lanjuti, apalagi PTSP Pemprov Sulsel menjadi salah satu PTSP percontohan di Indonesia," ucapnya.
