KabarIndonesia.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, meminta agar para kepala daerah memperhitungkan dengan hati-hati kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini penting untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa terjebak pada kebijakan populis yang dapat merugikan ekonomi.
Budi Gunawan menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Menurut Budi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan nilai UMP, salah satunya adalah dampak dari kenaikan yang terlalu tinggi. “Kenaikan UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa UMP yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan dalam serapan tenaga kerja. Hal ini akan membuat sebagian masyarakat beralih ke sektor pekerjaan nonformal yang tidak terkontrol. Perusahaan-perusahaan pun dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan yang menawarkan upah di bawah UMP, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Untuk itu, Budi Gunawan berharap para kepala daerah dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan instansi terkait dalam proses penetapan nilai UMP yang tepat, agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif bagi perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Budi juga mengingatkan para kepala daerah untuk berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, agar pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan aman.
