KABARINDONESIA.ID – Pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Seleksi ini akan terbuka untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun demikian, Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang untuk menerima talenta-talenta baru atau fresh graduate.
“Kami melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih banyak, tapi belum diputuskan. Masih akan dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami beberapa yang diperlukan, mulai dari guru, dokter, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” kata Azwar Anas.
Menurut Azwar Anas, kebijakan seleksi CASN 2024 diharapkan dapat mengurangi dampak transformasi digital terhadap jabatan. Rekrutmen ASN direncanakan untuk mengutamakan para talenta digital dengan fokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi.
Lebih lanjut, Azwar Anas menyebut bahwa prioritas pemenuhan ASN pada tahun 2024 masih difokuskan pada kebutuhan pelayanan dasar, terutama guru dan tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan ASN diarahkan untuk instansi pusat, instansi daerah, dan sekolah kedinasan.
“Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan tahun depan. Pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi PPPK,” tambah Azwar Anas.
Sementara itu, terkait dengan tenaga honorer, Azwar Anas menyatakan bahwa seleksi CASN 2024 akan menyasar 1,6 juta tenaga honorer yang masih perlu diakomodasi. Ini mencakup proyeksi sisa tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorer kategori II (THK II) dari rekrutmen yang berlangsung sampai 2023.
Azwar Anas berharap bahwa dalam waktu dekat akan ada kebijakan untuk mengatasi penataan non-ASN. “Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden,” ungkapnya.
Di samping itu, Azwar Anas menyoroti bahwa calon hakim juga menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi pada 2024. Kekurangan formasi calon hakim selama beberapa seleksi terakhir menjadi pertimbangan untuk menyediakan formasi tersebut pada 2024. Rekrutmen hakim akan dilakukan dari calon hakim yang sebelumnya menjadi Analis Perkara Peradilan dan telah diangkat sebagai PNS.
“Pengadaan hakim diseleksi dari calon hakim yang sebelumnya menjadi Analis Perkara Peradilan dan telah diangkat sebagai PNS dari kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Namun, untuk menjadi hakim, tentu akan dilakukan tes kompetensi kembali oleh Mahkamah Agung,” tutup Azwar Anas.
