KABARINDONESIA.ID — Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen partainya untuk mengawal penuh seluruh arahan strategis Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI.
AHY menyambut positif pidato kenegaraan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam momentum menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
“Kita dengan sukacita ingin mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam momen yang spesial menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Saya rasa beliau akan menyampaikan hal-hal yang penting, mendasar, strategis, dan filosofis untuk kita semuanya,” ujar AHY kepada media sebelum Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dimulai, Jumat (14/8/2026).
Menurut AHY, seluruh jajaran Partai Demokrat, baik yang berada di pemerintahan maupun lembaga legislatif, siap menindaklanjuti arah kebijakan yang disampaikan Presiden.
“Tentu apa yang menjadi arahan bagi kami, Partai Demokrat, tentunya akan kita kawal pemerintahan, termasuk juga melalui perjuangan di Parlemen,” kata AHY.
Tiga Fokus Utama Demokrat
AHY menyebut terdapat tiga pilar utama yang akan menjadi fokus perjuangan Partai Demokrat dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pertama, penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberpihakan terhadap masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Kedua, penegakan hukum dan keadilan. Partai Demokrat, kata AHY, akan terus mendorong hadirnya kepastian hukum yang adil melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di parlemen.
Ketiga, menjaga demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Yang jelas Partai Demokrat ingin selalu memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, hukum dan penegakan keadilan, serta menjaga demokrasi. Saya rasa itu yang menjadi kekuatan perjuangan kami,” pungkasnya.
AHY menegaskan, Partai Demokrat akan terus menyelaraskan peran di pemerintahan dan parlemen agar kebijakan strategis yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional.
